Tag Archives: pemerintah

Kisruh Apartemen Graha Cempaka Mas, Dimanakah Pemerintah Berada? (Bagian 3) – Kompasiana

Pembaca yang budiman, waktu terus berlalu dan kisruh warga apartemen Graha Cempaka Mas dengan pengelolanya PT Duta Pertiwi Tbk masih terus berlangsung berjalan sekitar 3 tahun dan ini akan memasuki bulan puasa yang ke 3.

Kepada pembaca khususnya Para Mahasiswa yang akan menyusun Skripsi atau Disertasi. Pemerhati Sosial, Pemerhati Politik, Pemerhati Ekonomi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengamat Publik termasuk Tokoh Nasional, Tokoh Masyarakat juga Para Tokoh Keagamaan dan lainnya. Kami sebagai warga mengundang  untuk mempersilahkan mengkaji kisruh warga Apartemen Graha Cempaka Mas sebagai Laboratorium Penelitian yang sarat akan tinjauan aspek hukum, aspek sosial, aspek budaya serta motif ekonomi dan aspek lainnya.

Kepada pembaca Khususnya Pejabat Pemerintah baik dari Eksekutif (Pejabat Birokrat Pemerintah /Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan dan Gedung), Pejabat Legistatif ( Anggota DPR dan DPRD khususnya DPRD DKI Jakarta), maupun Yudikatif (Pejabat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman) kami mengundang perhatian ke 3 institusi pemerintahan (eksekutif, legstatif dan yudikatif) untuk mencermati gejolak sosial masyarakat di kawasan hunian apartemen khususnya apartemen Graha Cempaka Mas karena kisruh terjadi akibat dari buah kebijakan pemerintah khususnya kebijakan untuk pembangunan Rumah Susun atau Apartemen yang kemudian tidak diantisipasi dampak atau ekses negative karena tidak dijalankannya secara konsisten berupa kewajiban pemerintah berupa Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan dibidang Perumahan dan Gedung. Para pejabat tersebut duduk dan ada pada jabatan-jabatan tersebut bukan hanya untuk menikmati fasilitas, gaji dan tunjangan yang wah saja. Tapi karena anda-anda duduk dalam jabatan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya pada kisruh warga Apartemen Graha Cempaka Mas. Ingatlah wahai para pejabat bahwa anda telah mengucapkan Sumpah Jabatan yang telah anda ucapkan dimana Manusia dan Tuhan menjadi saksi dari ucapan sumpah para pejabat tersebut (sekarang mungkin anda hanya tersenyum menyeringai saja membaca himbauan tulisan ini, satu saat kelak dihadapan Yang Maha Kuasa jabatan yang kalian sandang saat ini akan diminta pertanggung jawabannya berupa amanah jabatan, nah sekarang saatnya bahwa anda bekerja untuk kepentingan siapa?)

Bahkan dari sisi kajian Manajemen Perusahaan Modern pun bisa dijadikan penelitian ilmiah, Para Mahasiswa dan Pemerhati serta Masyarakat lainnya untuk mengkaji serta meneliti sikap perilaku perusahaan modern dengan sebutan perusahaan terbuka (Tbk) tetapi dijalankan dengan manajemen secara tertutup, mengintimidasi, culas dan jahat terhadap pemilik apartemen yang disebut warga.

Himbauan ini sangat logis karena lokasi kejadian kisruh antara warga Apartemen Graha Cempaka Mas dengan Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk, berlokasi pada tempat yang strategis dengan akses jalan atau transportasi yang mudah dijangkau;

  • Kalau anda dari luar kota Jakarta menggunakan pesawat dapat melalui Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Halim Perdanakusuma selanjutnya menuju lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas dengan memakai Taksi atau Damri, bahkan kalau lewat Halim bisa dengan Busway.
  • Kalau anda dari luar kota menggunakan kapal laut dapat melalui Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya menggunakan taksi atau Busway menuju lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas.
  • Kalau anda dari luar kota menggunakan bus, dapat melalui Terminal Kampung Rambutan atau Terminal Pulogadung, selanjutnya kearah Apartemen Graha Cempka Mas dapat menggunakan Busway dan turun di halte Cempaka Mas yang merupakan halte transit Busway.
  • Kalau anda menggunakan kendaraan pribadi banyak akses jalan yang dapat dipergunakan menuju lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas baik melalui Jalan Inspeksi Kali Sunter, jalan utama Jend Soepapto atau Jl By Pass Cempaka Putih, maupun jalan tol Setyadmo keluar Gerbang Tol Cempaka Putih.

Lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas tepatnya berlokasi di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Wilayah Kota Jakarta Pusat atau tepatnya di Jln Letnan Jenderal Soeprapto No 1 Jakarta Pusat yang berada di jalan utama antara Senen-Pulogadung, dan letaknya;

  • Hanya sekitar 10 Km dari Istana Negara tempat pusat kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia (lokasi Presiden Jokowi berkantor).
  • Hanya sekitar hanya 8 Km dari Pusat Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lokasi Gubernur Ahok berkantor).

Jalan panjang perjalanan perjuangan akan hak kepemilikan unit warga Apartemen Graha Cempaka Mas masih berlanjut, menyimpan bara didalamnya yang sewaktu-waktu akan meledak membuncah kepermukaan jagad Jakarta sebagai pusat kekuasaan NKRI. Saya sangat meyakini sebagai penghuninya bersama warga lainnya menyimpan darah dendam yang sangat mendalam dalam dada kami pemiliknya juga anak keturunan kami karena jelas sebagai pemilik unit apartemen yang syah dan legal merasa sangat dilecehkan serta dihinakan oleh pengelola yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk atau kami sebut dengan singkatan “DUPER” serta saking kesalnya diantara warga ada menyebutnya singkatan adalah “Dunia Perusak” bagi warga Apartemen Graha Cempaka Mas.

Sampai saat ini warga Apartemen Graha Cempaka Mas tetap menuntut 9 (sembilan) pokok permasalahan yang harus diselesaikan serta dibuka untuk dijawab secara transparan, berkeadilan serta akuntabel oleh pengelola PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah menjadi perusahaan yang terbuka dengan manajemen modern didalamnya, tetapi sampai saat ini pengelola diam seribu bahasa masih menutup erat borok yang sudah diketahui warga/pemilik dengan jelas dan terang benderang, yaitu;

  1. Warga/Penghuni apartemen mempertanyakan Sertifikat Induk (SHGB) kawasan untuk balik nama tanah induk apartemen dari PT Duta Pertiwi menjadi nama PPRS Graha Cempaka Mas. Karena hampir sudah 18 tahun Hak Guna Bangunan belum dibalik nama menjadi PPRS sebagai wali amanah warga.
  2. Warga/ Penghuni apartemen mempertanyakan hasil pemasukan dari dana Parkir, dana sewa Kantin, dan sewa Iklan/reklame, dana sewa BTS yang seharusnya milik warga dan menjadi pemasukan bagi PPRS tetapi menjadi pendapatan pengelola PT Duta Pertiwi Tbk. Yang konon mereka (PT Duta Pertiwi Tbk) beralasan adalah kontrak lumsump.
  3. Warga/ Penghuni apartemen mempertanyakan klausul asuransi unit apartemen, karena apabila terjadi musibah yang menerima asuransi adalah pengelola tapi yang bayar premi adalah warga atau pemilik apartemen.
  4. Kenapa Pengelola apartemen menjual air hasil recycle dengan harga PAM tanpa hak (illegal), supply air dari PDAM hanya 20% sedangkan 80% hasil recycle limbah dijual dengan harga PDAM (kualitas 0,8 pdhl standar PDAM 0,2 jadi jauh kualitasnya).
  5. Kenapa Pengelola apartemen menaikan harga listrik (illegal) dari ketentuan pemerintah. Dari tarif listrik pemerintah ditambah atau dinaikan sekitar 45%.
  6. Kenapa Pengelola apartemen menarik pajak PPN tanpa hak (illegal). Setiap pembayaran IPL ditarik pajak termasuk pembayaran listrik dan air dipajaki juga.
  7. Kenapa Sinking Fund tidak disimpan dalam rekening khusus PPRS dan bahkan tanpa pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan AD ART.
  8. Kenapa menggunakan listrik untuk antene BTS, padahal dalam kontrak PLN hanya untuk kepentingan listrik warga.
  9. Kenapa pengelola apartemen mengkomersilkan tanah, barang dan benda milik bersama warga hanya untuk kepentingan pengelola, bukan atas kepentingan warga.

Sesungguhnya kami menunggu 9 (Sembilan) jawaban dari PT Duta Pertiwi Tbk sebagai perusahaan terbuka tapi kenyataannya menjadi perusahaan sangat bersifat tertutup alias tidak transparan serta tidak akuntabel, apakah ini perusahaan modern? Mungkin hanya namanya saja perusahaan modern tapi isinya mereka sangat tertutup. culas, licik dan jahat. Kenapa saya katakan demikian karena hanya untuk menjawab 9 tuntutan warganya saja belum mau menjawab secara berani, bijak dan terbuka. Mereka diam, bisu dan tuli. Tidak mau menjawab, tidak mau transparan dan tidak mau tanggung jawab. Ada ya perusahaan modern yang tumbuh di jaman global tapi bermental pengecut dan culas . Yang mereka tunjukan selama ini kepada kami bisanya hanya matikan aliran listrik dan selalu matikan listrik suatu perbuatan intimidasi serta vandalism terhadap warga pemilik syah dan legal unit apartemen.

Karena pemadaman listrik masih tetap berlanjut sampai saat ini dengan menggunakan para preman yang berpakaian satpam atau tehnisi dibackingi oleh oknum Kepolisian Brimob Kwitang – Jakarta Pusat yang saat ini sudah tidak berpakaian lengkap polri dan senjata laras panjangnya, tapi telah berubah dengan pakaian preman dan penutup kepala, mereka satu group bergerombol sekitar 30 orang dengan perincian berpakaian ala Satpam 10 orang, berpakaian ala teknisi 10 orang, dan berseragam preman (oknum polisi) 10 orang. Rupanya cara Duta Pertiwi mematikan aliran Listrik yang bukan haknya itu digunakan untuk mengintimidasi serta menindas warga sebagai bentuk kejahatan Sabotase Serta Vandalism dengan cara-cara yang membahayakan memicu konsleting listrik yang berpotensi terjadinya kebakaran, dan apabila terjadinya kebakaran maka satu-satunya penyebab adalah PT Duta Pertiwi Tbk. Dan kami sebagai warga telah membuat laporan kejadian akan hal ini ke Polres Jakarta Pusat (31/5).

Senin sore sekitar pukul 16.00 (1 Juni 2015) merupakan momentum kekompakan warga karena malam seninnya vandalism berupa pemadaman listrik terus berlanjut ditambah ada unit apartemen milik warga didepannya diduduki atau ditunggu sekitar 10 orang berpakaian Satpam dimulai Pukul 23.00 agar unit tersebut tetap mati listriknya dan kebetulan pemilik unit tersebut adalah Tokoh Masyarakat dari Warga, secara spontan warga berkumpul untuk mengusir prilaku Satpam tiduran diselasar unit Apartemen, mereka beralasan bahwa duduk-duduk serta tiduran tersebut diperintah oleh atasannya dan atasannya diperintah oleh Pejabat Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk bernama “Hoklie”. Dengan kejadian malam senin membuat warga bertambah jengah terhadap perilaku pengelola yang tidak etis, telah mengganggu kenyamanan serta mengganggu ketertiban para penghuninya dan membuat perasaan warga bersatu untuk melawan kedzoliman pengelola apartemen terhadap warganya.

Tanpa ada rencana, tapi berdasarkan ikatan batin warga mengalami susah bersama serta merasa ditekan dihinakan serta disusahkan oleh pengelola apartemen, tanpa dikomando oleh siapapun warga memburu pejabat pengelola bernama “Hoklie” yang berada di Kantor PT Duta Pertiwi Tbk dimana lokasi kantor tersebut ada di Tower C1 Lantai 5 apartemen, secara spontan atas informasi yang berkembang di kalangan warga maka kurang lebih sekitar 200 sejumlah warga mendatangi pejabat pengelola bernama “Hoklie” dikantornya dan warga mencecar berbagai pertanyaan kenapa melakukan tindakan mematikan listrik serta mengintimidasi warga, karena yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan warga kemudian warga menyanderanya dari pukul 16 s/d 19.30, lalu warga mengeluarkan dengan paksa pejabat tersebut dari kantornya lalu mengusirnya keluar, serta warga menduduki kantor pengelola dengan menjebol pintu kantor yang dijaga sekitar 50 personil Satpam.

Atas kesepakatan bersama warga Senin 1 Juni 2015 yang bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila, hampir seluruh warga apartemen Graha Cempaka Mas memproklamirkan diri terbebas dari penjajahan pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, kejadian ini masuk dalam siaran berita di TV One, Metro TV, dan lainnya. Dan kepada “LSM PEKAT” kami atas nama warga mengucapkan terima kasih atas bantuan pendampingan saat warga memburu pejabat pengelola.

Babak selanjutnya Rabu malam pukul 19.00 (3 Juni) apartemen Graha Cempaka Mas yang jumlahnya 6 (enam) Tower, yaitu; Tower A1 & A2, Tower C1 & C2, serta Tower E1 & E2 sekitar lobby masing-masing tower oleh pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk ditempatkan 30 personil berpakain hitam dari suku tertentu, jadi jumlah mereka sekitar 200 preman, pengelola apartemen kembali mengintimidasi warga dengan menempatkan para preman berpakain seragam hitam dengan warna kulit hitam kelam duduk-duduk di Lobby Apartemen, tentunya tiada lain bahwa pengelola apartemen PT Duper Tbk kembali mengintimidasi serta menjajah warga dengan menaikan skala tekanannya.

Kejadian-kejadian diatas akan menjadi pemantik kerusuhan sosial dengan jelas dan terang benderang didepan mata, warga tidak akan tinggal diam untuk mempertahankan haknya sebagai pemilik unit apartemen. Bara awal kerusuhan sewaktu-waktu akan meledak membuncah kepermukaan jagad Jakarta sebagai pusat kekuasaan NKRI dengan rusuh sosial dan pasti akan menimbulkan korban, baik luka ringan, luka sedang dan berat maupun korban kematian bahkan mungkin kebakaran bagi apartemen. Pertanyaannya, dimanakah keberadaan Pemerintah khususnya pihak Kepolisian? (Bagian 3).

Aparat kepolisian khususnya aparat Brimob Kwitang, Polsek Kemayoran dan kepolisian Polres Jakarta Pusat tahu dan juga menyaksikan adanya para preman dilingkungan apartemen, tapi mereka diam alias terjadi pembiaran, ini lagi-lagi yang menjadi pertanyaan warga? Untuk siapakah aparat Kepolisian Bekerja? Untuk warga masyarakat atau untuk melindungi Pengusaha/Pengelola apartemen yang memang buanyak duitnya. Sedangkan kalau kita lihat ditayangan ditelevisi ada kebijakan Kapolri dimana para preman ditangkapi lalu diidentifikasi, tapi perlakuan khusus disekitar apartemen Graha Cempaka Mas, para preman dipelihara untuk menakuti serta mengintimidasi warga dengan pembiaran serta malah dikoordinir untuk memicu kerusuhan sosial.

Saya sangat meyakini sebagai penghuninya bersama warga lainnya menyimpan darah dendam yang sangat mendalam dalam dada kami pemiliknya juga anak keturunan kami karena jelas sebagai pemilik unit apartemen yang syah dan legal merasa sangat dilecehkan serta dihinakan oleh tingkah polah serta cara-cara tindakan premanisme pengelola yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk.

Kalau sudah begini penilaian warga masyarakat sangat miring, jelek dan cap buruk terhadap perusahaan tersebut? Tentunya sangat wajar sekali, karena tingkah serta perilaku manajemen yang ada didalamnya yang mengaku manusia modern rupanya manajemen dengan perangai bersifat buruk alias bobrok bermental mafia. Walaupun keuntungan perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk tahun 2014 hasil RUPS tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 585 milyar. Dengan dimanajemeni oleh;

Komisaris Utama         : Muhktar Widjaja.

Direktur Utama            : Lie Janie Harjanto.

Wakil Direktur             : Teky Malloa.

Direktur                       : Hongky Jeffry Nantung.

Direktur                       : Stevanus Hartono Adiputro.

Direktur Independen  : Handoko Wibowo.

 

PT Duta Pertiwi Tbk sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group milik taipan Eka Tjipta Widjaja. Tapi kenapa mereka diam seribu bahasa alias cuek seperti tidak mau tahu ada persoalan dilingkup perusahaan mereka, sungguh disayangkan kelihatannya mereka pintar dan berbobot, tapi mereka punya mental model kepribadian penghisap keuntungan dari darah warga pemilik apartemen yang bersipat penjajah dengan mengintimidasi serta menghisap keuntungan dengan memeras dengan bermental pemimpin mafia.

Kenapa para Direksi di jajaran PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau berkomunikasi dengan warga Apartemen Graha Cempaka Mas ataukah para pembesar ini memang punya cara kerja dan mental modelnya seperti ini dalam memimpin perusahaan ataukah pembesar ini diam adalah bagian dari restu bagi para staffnya untuk bisa berbuat apapun termasuk menindas dan mengintimidasi, atau cuma dapat laporan dari anak buahnya yang bagus-bagus saja karena keuntungan sudah mengalir nyata tiap bulannya dan dianggap baik-baik saja tapi tidak tahu ada masalah besar seperti api dalam sekam dimana warga penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas telah kerasukan dendam yang begitu tergurat didalam pribadi per pribadi warganya terhadap pola pikir, pola tindak, pola kerja dan pola manajemen yang buruk bermental penjajah Belanda, tetapi keuntungan hanya menjadi tujuan utamanya sedangkan rasa keadilan dan keadaban dijaman global oleh mereka tidak laksanakan.

Kesewenangan cara kerja manajemen perusahaan pengelola PT Duta Pertiwi Tbk (berita diharian Jayapost.com tanggal 18 Mei 2013) bahwa mereka telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan tersebut selama ini di sembilan kawasan yakni;

  • ITC Roxy Mas,
  • ITC Kuningan,
  • Mall Ambasador,
  • ITC Cempaka Mas,
  • Grand ITC Permata Hijau,
  • Mall Mangga Dua,
  • ITC Mangga Dua,
  • Apertemen Bumi Mas, dan
  • Graha Cempaka Mas.

Inilah gambaran fakta dan data bagaimana menilai rekam jejak perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk (IDX:DUTI ) merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang realestate yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Dan sebagai catatan perusahaan semodern ini dengan label terbuka belum pernah memenangkan tender besar milik pemerintah dibidang kontruksi atau perumahan, Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992 yang telah menindas serta memperlakukan warga pemilik apartemen dan kios.

Para konsumen (penghuni) selama ini merasa menjadi ‘sapi perah’ PT Duta Pertiwi Tbk selaku pengelola, inilah gambaran umum perilaku manajemen penindas warga, jadi terdapat 9 kawasan yang mereka jajah dengan ribuan penghuni didalamnya bergejolak karena disamping perilaku jajaran Komisaris dan Direksi yang bermental mafia juga lemahnya pemerintah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai pengatur, pengendali serta pengawas dibidang perumahan dan gedung.

Jadi sebagai warga tentunya bertanya apakah kerja pemerintah dalam pengaturan, pengendalian serta pengawasan? Khususnya menegakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Atau karena memang ini penyakit aparat pemerintah yang belum sembuh? (3 tahun kisruh) atau memang karena selama ini banyak aparat pemerintah punya 9 penyakit kronis dalam menjalankan birokrasinya, diantaranya;

  1. MUAL (Mutu Agak Lemah).
  2. KUDIS (Kurang Disiplin).
  3. KRAM (Kurang Terampil).
  4. ASMA (Asal Mengisi Absen).
  5. PUCAT PASI (Pulang Cepat Padahal Masih Pagi).
  6. FLU (Facebook-an Melulu Klo Kerja).
  7. BATUK (Bawaannya Ngantuk Klo Kerja).
  8. KUSTA (Kurang Strategi).
  9. GINJAL (Gaji Ingin Naik Tapi Kinerja Lamban).

Prinsipnya kami sebagai warga apartemen hanya ingin dimediasi atau difasilitasi oleh pemerintah, jikalau pemerintah ini masih ada dan mendudukan diri sebagaimana pemerintahan yang Good Governance yang melakukan Pembinaan (pengaturan, pengendalian dan pengawasan) untuk mempertemukan antara keinginan kami-kami selaku warga dengan pihak pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menanyakan dan minta pertanggungjawaban terhadap 9 ( Sembilan ) point tuntutan warga, kiranya warga sangat rasional untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola yang sudah 18 tahun menindas dengan ketidak transparanan serta tidak adil. Tidaklah kami macam-macam menuntut hak dan milik kami sebagai pemilik apartemen yang selama ini terus ditindas oleh pengelola apartemen yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk.

Tetapi prinsip kami sebagai warga, bahwa negara ini adalah Negara Hukum, jadi sandaran penyelesaiannya harus dan wajib mengacu berdasarkan hukum dan peraturan sebagai berikut;

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
  2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik.
  3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 1029/2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian (Campuran) Graha Cempaka Mas.
  4. Akta Notaris Hasil RULB yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI dari Kantor Notaris Stephany Maria Liliarti SH, Nomor 63/20/IX/2013 tanggal 29 September 2013 tetang Keputusan Rapat 9 Formatur PPRSC Graha Cempaka Mas.
  5. Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama Pemerintah dan Kapori tanggal 25 Februari 2014, yang diantaranya menetapkan Percontohan Pengelolaan Rumah Susun yaitu; Graha Cempaka Mas, Roxy Mas, dan ITC Mangga Dua.
  6. Surat Ketua Ombusdman RI Nomor 0274/SRT/0211.2015/BS.19/Tim.V/III/ 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pertemuan dan Monitoring Laporan.

Inilah 6 (enam) point landasan hukum bagi warga untuk penyelesaian kisruh warga apartemen Graha Cempaka Mas, aturan ini bagi warga sangat realistis dan logis. Warga hanya ingin legal aspek yang berlaku di Republik ini menjadi instrument solusi, dan juga warga sangat mempercayai produk pemerintahannya mulai dari Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Rapat di DPR, Keputusan Notaris dan Isi Surat Ketua Ombusdman.

Tapi bapak dan ibu para pembaca sekalian, bagaimana perilaku bagi pengelola PT Duta Pertiwi Tbk dengan landasan ke 6 (enam) point diatas, mereka para manajemen PT Duta Pertiwi Tbk. menghindar, memanipulasi serta mencederai peraturan yang berlaku di Republik ini, Mereka sangat menentangnya. Bukti neh;

  1. PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas bentukan pengelola DUTI (Duta Pertiwi) serta menjadi “boneka”, Tanggal 3 Februari 2015 adalah akhir masa bakti P3SRS versi DUTI (Duta Pertiwi) pimpinan Agus Iskandar. Kalau diartikan bahwa kontrak DUTI dengan P3SRS Agus Iskandar juga otomatis berakhir demi hukum pada 3 Februari 2015 yang lalu.

Artinya baik secara De Facto maupun De Jure di kawasan RUSUN Graha Cempaka Mas (“GCM”) kini hanya ada 1 (satu) P3SRS, yaitu P3SRS HASIL RULB pimpinan Bpk Tonny S – Palmer Situmorang (A-10). Hal ini juga dibuktikan bahwa PE3SRS pimpinan Tonny-Palmer menang GUGATAN di Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT walaupun dengan NO.

  1. PT Duta Pertiwi memaksakan kehendak untuk terus menjadi pengelola apartemen.

Artinya walaupun kontrak kerja di Aparteman Graha Cempaka Mas telah berakhir sampai dengan 3 Februari 2015, ingin selalu menguasai   Aparteman Graha Cempaka Mas, dengan meminta perlindungan kepada Kadis Perumahan dan Gedung DKI (Ika Lestari Aji) bahwa secara sepihak mendudukan diri sebagai Badan Pengelola dengan memungut pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) bulanan, sesungguhnya ini melanggar Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

  1. Mati mematikan listrik milik unit warga dilakukan dengan tenaga pelaksana Teknisi, Satpam, Preman dan Polisi Brimob Kwitang.

Artinya ini melebihi kewenangan aparat pemerintah yang syah dan legal sesuai tugas pokok dan fungsinya, mereka melanggar aturan kewenangan karena yang berhak mematikan listrik adalah Petugas PLN, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Kelistrikan dan ESDM, serta Unsur Kepolisian bukan dari Korp Brimob karena Brimob untuk memerangi teroris.

  1. Tidak ditanggapi serta dipenuhinya 9 (Sembilan) tuntutan warga seperti diuraikan diatas (kenaikan harga listrik, harga air, pungutan pajak, sinking fund, balik nama Sertifikat Induk (SHGB) kawasan, dana pemasukan parkir, dll).

Artinya PT Duta Pertiwi Tbk tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga karena merasa terganggu dengan keuntungan yang didapat selama 18 tahun walaupun dengan cara menindas serta menghisap darah warga.

  1. PT Duta Pertiwi melalui Disperum dan Gedung DKI memaksa kehendak kepada warga untuk menyelenggaran Rapat Umum Anggota (RUA), bukan Rapat Umum Tahun Anggaran (RUTA).

Artinya Mengapa harus RUA bukan RUTA? Inilah skenario Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menghilangkan jejak hitam selama 18 Tahun bisnis memeras warga dengan pemasukan dana sekitar Rp 2 Trilyun dari; dana BTS, dana Reklame, dana Parkir, dana Jual Air, dana Jual Listrik dan lain-lain, karena mereka akan berlindung pada pasal 59 ayat (1) UU 20/2011antara lain menyatakan “ pelaku pembangunan yang membangun rusun milik/komersial dalam masa transisi sebelum terbentuk PPRS wajib mengelola gedung,” inilah JURUS jitu untuk lepas dari tuntutan warga, skenario licik dan jahat sebagai perusahaan yang katanya label terbuka dan modern.

  1. Tanggal 1 Juni 2015 Kantor Pengelola yang terletak di Tower C1 Lantai 5 oleh warga dijebol pintunya untuk mengusir pejabat pengelola Duper, lalu Kepolisian memasang garis polisi (police line) warna kuning didepan pintu masuk, tapi tanggal 3 Juni 2015 (Pukul 18.30) garis polisi tersebut dirusak dan dibuka lalu mereka memasukinya walaupun masih ada police line nya.

Artinya, jangankan peraturan atau garis polisi, bahkan garis Tuhan pun mereka langgar serta terabas saking sudah kalapnya untuk tetap “keukeuh” memaksa menguasai pengeloaan apartemen Graha Cempaka Mas yang merupakan harga mati bagi PT Duta Pertiwi Tbk. Padahal sebagian besar warga sudah tidak sudi bahkan mual mau muntah dengan cara pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

  1. Setiap tower apartemen ada tempat bermain yang menjadi bagian bersama untuk kepentingan umum warga, khusus di Graha Cempaka Mas terdapat di Lantai 5 setiap tower.

Sesuai daftar kepemilikan bahwa bagian bersama seperti Lantai 5 tersebut diatasnamakan PT Duta Pertiwi Tbk, hal ini jelas melanggar Undang-Undang tentang Rumah Susun yang mengatur bahwa semua asset diluar unit masing-masing adalah MILIK BERSAMA, disebut; tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama. Ini malah disertifikatkan milik DUPER, hebat betul pelanggarannya.

Terlihat kan belang dan busuknya perilaku manajemen PT Duta Pertiwi Tbk. Ini adalah sekelumit kecilnya dari perilaku mereka selama ini yang sudah dipertotonkan kepada warga serta khalayak ramai pada masyarakat modern penghuni apartemen yang berlokasi di Ibukota DKI Jakarta dijaman global, karena perilaku modus kejahatan selama ini selalu mereka menangkan dengan cara membeli pejabat busuk dipemerintahan dengan hasil uang memeras warga.

Kami sadar jaman telah berubah dan gaya pemerintahan Jokowi-JK yang katanya pro rakyat, mudah-mudahan jadi kenyataan bagi kami. Kita lihat manajemen PT Duta Pertiwi Tbk berpola dan berprilaku sama dengan modus operandi dan prilaku kejahatan sama untuk menindas serta mengintimidasi kami Warga Apartemen Graha Cempaka Mas, kami punya prinsip dengan yel-yel heroik “Warga Bersatu Tak Terkalahkan” heroik yel-yel yang selalu kami kumandangkan saat melakukan demo maupun saat terjadi pemadaman listrik warga oleh gerombolan preman yang didukung aparat Kepolisian dari Brimob Kwitang Jakarta Pusat.

Pengelola apartemen PT Duta Pertiwi menutupi borok yang berbau busuk sudah mereka simpan hampir 18 tahun berjalan, sehingga pemilik/warga yang syah dan legal menuntut kepada pengelola untuk transparan, tapi manajemen PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau untuk melakukannya, ada apa ini? Tentunya kita tahu bisnis dan keuntungan ada didalamnya. Karena keuntungan uang ada didalamnya, kalau kenikmatan yang selama ini bisa dinikmati dengan lancar, tetapi apabila lepas berarti bencana, walaupun sebagian keuntungan itu didapat dengan cara menghisap darah warga yang seyogyanya rakyat Indonesia.

Semoga informasi ini dapat menggugah pihak pemerintah khususnya pejabat yang masih punya nurani tanggung jawab dan amanah, bukan pejabat yang sudah dibeli dengan uang oleh PT Duta Pertiwi Tbk.

Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih peduli untuk membela kepentingan rakyat berdasarkan Hukum dan peraturan agar dapat membantu menyuarakan hak warga Apartemen Graha Cempaka Mas, termasuk pihak yang berkepentingan dalam keuangan global untuk dapat mewaspadainya kejadian kekisruhan ini karena perusahaan ini merknya terbuka (Tbk) yang sudah melantai di Bursa Effek Indonesia, Singapore, Australia bahkan Amerika untuk dapat mewaspadai bahwa perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk telah terindikasi terjadinya mafia hukum serta kejahatan keuangan global yang siap meledak secara global.

Kepada warga Graha Cempaka Mas, mari kita terus berjuang untuk merdeka dari penindasan penjajahan PT Duta Pertiwi Tbk walaupun secara kasat mata mereka punya kekuatan keuangan dan telah membeli Pejabat busuk di era pemerintahan Jokowi-JK dan juga di era pemerintahan daerahnya Gubernur Ahok, sekali lagi warga bersatu tak terkalahkan, serta kami hidup disini juga akan mati disini.

Terima Kasih Pembaca.

Advertisements

Warga Optimis Dapatkan Legitimasi Penuh dari Pemerintah atas Sukses Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Kalibata City

kalibata city - pembentukan p3srs

Jakarta 16 JUNI 2015 – Warga bersyukur proses pembentukan P3SRS dan pemilihan pengurus pada 14 Juni 2015 di Auditorium Universitas Trilogi atau STEKPI Kalibata berjalan lancar tanpa kendala. Musyawarah tersebut sukses menghasilkan keputusan-keputusan penting, secara lengkap yakni:

(i) Penetapan Anggaran Dasar/AD dan Anggaran Rumah Tangga/ART dengan catatan untuk disempurnakan pengurus terpilih;

(ii) Penetapan P3SRS;

(iii) Penetapan Pengurus P3SRS untuk periode 2015-2018; dan

(iv) Penetapan garis-garis program kerja yang diamanatkan kepada pengurus terpilih. Kepengurusan P3SRS Kalibata City untuk periode 2015-2018 yang ditetapkan dan mendapat mandat dari peserta musyawarah secara mufakat adalah Ade Tedjo selaku Ketua, Luhur Arsanto selaku Sekretaris, dan Fahrizal selaku bendahara.

Selain menjaring seluas-luasnya warga yang berpartisipasi atau terlibat dalam musyawarah, dari sisi kualitas peserta dan demi menjaga keamanan dan suasana sidang tetap kondusif, juga ada proses seleksi lanjutan yang ketat yang sepenuhnya merujuk pada Permenpera 15/2007 tentang tatalaksana pembentukan P3SRS dan UU 20/2011 tentang Rumah Susun. Sebagaimana dijelaskan oleh Panitia Musyawarah Pembentukan P3SRS (Panmus) dalam rilis sebelumnya, bahwa penerima kuasa untuk menghadiri musyawarah dibatasi hanya dapat menerima satu surat kuasa dari satu pemilik unit. Selain itu peserta yang terlambat datang atau hadir setelah adanya 2x penundaan sidang juga tidak diperkenankan masuk karena pintu ruangan sidang telah ditutup.

Bambang Setiawan selaku Ketua Sidang terpilih menjelaskan “Sidang resmi saya buka pada pukul 14.50WIB setelah mengalami dua kali penundaan untuk menunggu peserta. Pada pembukaan sidang tersebut jumlah peserta yang hadir sebanyak 199 orang dengan hak suara sebanyak 247 (199 orang pemilik dan 48 kuasa). Para peserta sidang sangat antusias mengikuti jalannya sidang, tergambar dari banyaknya saran, harapan, usul, dan interupsi yang kami terima. Bersyukur semua aspirasi dapat kami tampung dalam suasana persidangan yang berlangsung interaktif dan demokratis. Jadi pada hakekatnya warga puas karena mereka bisa menyuarakan hak dan aspirasinya dalam suasana kekeluargaan, damai, dan tertib. Persidangan juga dapat kami jalankan sesuai tata tertib yang sepenuhnya kami sadur dari Permenpera 15/2007 dan UU 20/2011”

Bambang melanjutkan ”Hanya terdapat catatan dari peserta untuk pengurus terpilih guna melakukan sosialisasi AD/ART kepada warga yang lebih luas karena tidak semua warga yang hadir mengikuti milis atau sosial media” lalu tambahnya “Yang justru mengejutkan adalah pada saat sidang pleno pemilihan. Tidak satupun peserta yang keberatan atau menyanggah ketika saya selaku ketua sidang menanyakan ke peserta apakah ada yang keberatan dengan paket bakal calon (balon) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang ditawarkan. Memang ada diskursus antar peserta selama persidangan berlangsung dan kekawatiran akan adanya rekayasa untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Namun pada akhirnya justru berbalik mengkristal menjadi dukungan penuh untuk bakal calon yang ada. Sidang saya tutup pada pukul 17.40 dengan keputusan musyawarah mufakat”

Wewen Zie, ketua Panmus P3SRS menyatakan kelegaannya “Puji syukur berkat kerja keras dan partisipasi luas warga, musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan seluruh keputusan dan ketetapan penting dapat diamankan. Saya selaku ketua Panmus mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh anggota panmus dan warga yang telah mendukung sejak bulan Maret hingga pelaksanaan musyawarah kemarin baik material maupun moril. Kami selaku panmus juga mohon maaf jika ada kekurangan atau perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan selama persiapan dan pelaksanaan musyawarah I dan II. Termasuk kepada peserta yang tidak dapat masuk ruang sidang karena persyaratan yang kurang atau karena pintu sidang sudah ditutup”

Wewen menambahkan “Namun dari proses yang panjang ini kita bisa saling belajar untuk berdisiplin dan saling menghargai jerih payah panitia untuk penyelenggaraan kegiatan tapi juga mengapreasiasi upaya warga yang telah bersusah payah untuk berpartisipasi, jadi ini pembelajaran dua arah. Mudah-mudahan ke depan chemistry antar warga ini bisa lebih baik. Secara umum, kami lega – setelah 5 tahun berjuang – pada akhirnya perjuangan warga Kalibata City dalam pembentukan P3SRS bisa sampai sejauh ini. Tantangan berikutnya bagi pengurus terpilih cukup berat, yakni mendapatkan legitimasi dari pemerintah karena adanya dualisme P3SRS Kalibata City, tapi saya optimis pengurus terpilih akan mendapatkannya karena Panmus cukup ketat, hati-hati dan taat hukum dalam proses pembentukan P3SRS kemarin”.

Ade Tedjo yang terpilih secara mufakat dan mendapatkan amanat selama tiga tahun ke depan untuk memimpin P3SRS Kalibata City memberikan keterangannya “Saya bersedia diajukan dan mendapatkan amanah sebagai Ketua P3SRS karena saya melihat semangat perjuangan warga yang luar biasa besar. Perjuangan memperoleh legitimasi pemerintah ke depan tak kalah besar dan tentu tidak mudah, tapi saya optimis dengan dukungan total dari warga dan media, kita bersama-sama akan dapat memperolehnya. Saya percaya Tuhan ada, Tuhan maha adil, maha melihat dan maha mendengar. Tuhan tidak diam melihat hambaNya yang berusaha memperoleh kemerdekaannya”

Lebih lanjut Ustad Tedjo – demikian panggilan akrabnya – melanjutkan sekaligus menyampaikan ajakannya “Saya pada kesempatan ini mengajak kembali partisipasi warga yang lebih luas untuk menyumbangkan pemikiran, tenaga, waktu, donasi mapun doa. Marilah kita semua mengambil peranan dalam perjalanan perjuangan warga Kalibata City untuk memperoleh haknya di rumah sendiri. Jangan ada yang berpangku tangan. Semoga usaha kita menjadi amal baik sebagai bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Syaratnya hanya satu, yakni KEIKHLASAN semata-mata berharap ridloNya. Insya Allah dengan bekal itu juga maka kita akan mendapat perlindungan dan bimbinganNya, amin”

Lalu secara umum dia menjelaskan rencana kerja jangka pendek yang akan dikejar “Proses pengesahan akan segera kami lakukan dengan memberikan surat pemberitahuan ke Gubernur dan menghadap langsung ke berbagai pihak antara lain Dinas Perumahan dan Gedung serta Dirjen Kemenpupera supaya legitimasi dari pemerintah segera kami dapatkan sehingga pengurus bisa dapat segera bekerja melakukan perbaikan-perbaikan di Kalibata City. Selain itu secara paralel kelengkapan struktur kepengurusan juga akan dibentuk secara partisipatif. Mohon dukungan dan doanya”.

Adapun untuk rencana jangka menengah dan panjang, ustad Tedjo menegaskan “Amanah musyawarah kemarin akan kami wujudkan dalam 3 tahun ke depan secara berjenjang maupun paralel, sebagian diantaranya adalah: (i) Serah terima Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun kepada pemilik sah; (ii) Serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah bersama kepada PPPSRS; (iii) Mengembalikan fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kepentingan warga; (iv) Merubah identitas listrik dan air dari pihak yang lama menjadi atas nama pemilik/warga/non komersil; (v) Mewujudkan sistem pengelolaan yang berbasiskan Teknologi Informasi untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kepada warga; (vi) Tersusunnya kebijakan perparkiran yang mengutamakan kepentingan warga; (vii) Terciptanya Standard Operation Procedure (SOP) pengelolaan yang jelas, tidak menyusahkan, dan mengutamakan kepuasan pelayanan terhadap warga”

Sandi Edison salah seorang tokoh warga sekaligus Ketua Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) menyampaikan ucapannya “Saya ucapkan selamat kepada pengurus terpilih, semoga dapat menjaga amanah warga dan lancar dalam mendapatkan legitimasi pemerintah nanti. KWKC akan secara konsisten mengawal amanah warga yang dititipkan kepada Pak Tedjo dkk. Kita akan tetap bersama-sama berjuang untuk memperoleh legitimasi pemerintah. Lalu satu hal lagi, seiring dengan terbentuknya P3SRS, sudah saatnya ruang fasilitas umum balai warga yang ada di lantai 1 tiap tower difungsikan, jangan lagi pengelola pegang kunci dan jangan biarkan fasilitas warga tersebut menganggur tak terpakai. Apalagi dalam waktu dekat kita juga akan membentuk RT/RW”.

Pengurus P3SRS Kalibata City

Pengurus P3SRS Kalibata City 2

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara Komunitas Warga Kalibata City: Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, dan Umi Hanik 0817847653 (terbatas untuk Watsapp).


Komunitas Warga Kalibata City (KWKC): Wadah perjuangan warga untuk pembangunan serta tatakelola yang memanusiakan dan mengedepankan hak-hak warga
Email : kotakalibata@gmail.com ; data.kotakalibata@gmail.com ; panmuswargakalcit@gmail.com  
Facebook Page/Group/Youtube: Komunitas Warga Kalibata City | Twitter : @KotaKalibata
Milis Yahoo! Groups:  kotakalibata-subscribe@yahoogroups.com | Whatsapp: 087882075680
Call center: 08558876000; 0817847653; 08978556010; 081319234576; 0811843263; 081322248012
No. rekening 7253007700 BTN Syariah a.n. Komunitas Warga Kalibata City Kode Bank 200

Kisruh Apartemen Graha Cempaka Mas, Dimanakah Pemerintah Berada?

Kompasiana.com

ce Huang

25 May 2015 | 20:54

Lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas terdapat di Kelurahan  Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Wilayah Kota Jakarta Pusat atau tepatnya di Jln Letnan Jenderal  Soeprapto No 1 Jakarta Pusat yang berada di jalan utama antara Senen-Pulogadung, dan letaknya;

1)Hanya sekitar 10 Km dari Istana Negara tempat pusat kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia (lokasi Presiden Jokowi berkantor)  atau

2)Hanya sekitar hanya 8 Km dari Pusat Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lokasi Gubernur Ahok berkantor)

Sungguh suatu ironi bagi saya sebagai warga negara  yang menjadi penghuninya karena kekisruhan sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu, yang jadi pertanyaan? dimanakah pemerintah  khususnya Kementerian Perumahan atau Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi selaku Pembina Dibidang Urusan Perumahan (Kata Pembinaan meliputi Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan)  yang konon katanya pemerintahan pasca reformasi menerapkan kata keren “Good Governance” dimana dari good governance ada pihak  Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat didalamnya untuk menciptakan “Demokrasi”, Semua kata-kata ini lenyap hanya terbaca didalam buku saja, implementasinya nol besar karena sebagai warga apartemen belum merasakan realitas “good governance” kata-kata manis tersebut.

Kekisruhan terjadi karena beberapa tuntutan warga apartemen menuntut transparansi dan keadilan terhadap beberapa permasalahan, diantaranya;

1)Pengelola apartemen menjual air hasil recycle dengan harga PAM tanpa hak (illegal), supply air dari PDAM hanya 20% sedangkan 80% hasil recycle limbah dijual dengan harga PDAM (kualitas 0,8 pdhl standar PDAM 0,2 jadi jauh kualitasnya).

2)Pengelola apartemen menaikan harga listrik (illegal) dari ketentuan pemerintah. Dari tarif listrik pemerintah ditambah sekitar 45%.

3)Pengelola apartemen menarik pajak PPN tanpa hak (illegal). Setiap pembayaran IPL ditarik pajak termasuk pembayaran listrik dan air dipajaki juga.

4)Sinking Fund tidak disimpan dalam rekening khusus PPRS dan bahkan tanpa pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan AD ART.

5)Menggunakan listrik untuk antene BTS, padahal dalam kontrak PLN hanya untuk kepentingan listrik warga.

6)Pengelola apartemen mengkomersilkan tanah, barang dan benda milik bersama warga.

7)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan hasil pemasukan dari dana Parkir, dana sewa Kantin, dan sewa Iklan/reklame, dana sewa BTS yang seharusnya milik warga dan menjadi pemasukan bagi PPRS tetapi menjadi pendapatan pengelola PT Duta Pertiwi.

8)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan klausul asuransi unit apartemen, karena apabila terjadi musibah yang menerima asuransi adalah pengelola tapi yang bayar premi adalah warga.

9)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan balik nama tanah induk apartemen dari PT Duta Pertiwi Tbk menjadi nama PPRS Graha Cempaka Mas. Karena hampir sudah 18 tahun Hak Guna Bangunan belum dibalik nama menjadi PPRS sebagai wali amanah warga.

Inilah awal kekisruhan terjadi, dimana pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk menutupi borok yang berbau busuk sudah mereka simpan hampir 18 tahun berjalan, sehingga pemilik/warga yang syah dan legal menuntut kepada  pengelola untuk transparan, tapi manajemen PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau untuk melakukannya, ada apa ini? Tentunya  kita tahu  bisnis dan keuntungan ada didalamnya. Jaman demokrasi dan transparansi  menuntut keterbukaan, sayang PT Duta Pertiwi Tbk belum mau melakukannya, kenapa belum? Karena keuntungan uang ada didalamnya, kalau kenikmatan yang selama ini lepas berarti bencana, walaupun sebagian keuntungan itu didapat dengan menghisap darah warga yang seyogyanya rakyat Indonesia.

Siapakah pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk yang kami sebut “Duper” adalah sebuah perusahaan terbuka yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, Singapore, Australia bahkan di Wall Street Amerika  dengan sebutan “DUTI” dipimpin oleh;

Komisaris Utama ; Muhktar Widjaja.

Direktur Utama ; Lie Janie Harjanto.

Wakil Direktur ; Teky Malloa.

Direktur ; Hongky Jeffry Nantung.

Direktur ; Stevanus Hartono Adiputro.

Direktur Independen; Handoko Wibowo.

Keuntungan perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk tahun 2014 hasil RUPS tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 585 milyar.

Apa yang terjadi antara pemerintah dan pengusaha dalam kisruh antara warga vs pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk? Perselingkuhan telah terjadi dimana keberpihakan pemerintah hampir 95% untuk pengusaha pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group milik taipan  Eka Tjipta Widjaja, sedangkan porsi kewenangan pemerintah buat kami warga penghuni hanya sekitar 5% saja, hal ini terlihat keberpihakan pemerintah dan pengusaha dengan perselingkuhan didalamnya beraroma sedap uang setoran tercium oleh warga karena kami sebagai warga sangat merasakan akibatnya dari keberpihakan pemerintah kepada PT Duta Pertiwi Tbk.

Contoh kongkrit yang kami rasakan keberpihakan pemerintah ke pengusaha pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk adalah;

1)Keberpihakan aparat pihak Kepolisian (khususnya Korp Brimob Kwitang Jakarta Pusat) terhadap Pengelola Apartemen Duta Pertiwi, kami merasakan sertamenyaksikan langsung bagaimana pihak aparat kepolisian Korp Brimob Kwitang dengan baju seragam lengkap memakai senjata laras panjang menjadi pengawal Satpam & Tehnisi dan juga Preman  untuk mematikan listrik di unit warga, dimana kami dituduh tidak membayar listrik oleh mereka, padahal bisa kami  buktikan 100% sebagai warga taat membayar listrik tiap bulan ke Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang menjadi bentukan warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralamat di Komplek Apartemen Graha Cempaka Mas Tower A.10, sayangnya personil Kepolisian yang berjumlah dalam satu rombongan  20 Personil selalu mengatakan bahwa  kami melaksanakan tugas dari atasannya, tapi kami sebagai warga tidak pernah diajak komunikasi oleh Pimpinan Polri Brimob tersebut untuk diminta apa permasalahan yang terjadi, saya yakin pimpinan Korp Brimob hanya mendengar sepihak alasan permasalahan dari pihak pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk serta para Komandaan Brimob kwitang sangat mempercayai pengusaha 1000% laporannya kalau tidak ada uberampe didalamnya mana mungkin, karena para Komandan ini adalah orang terhormat dan lulusan sekolah terbaik juga disumpah oleh Negara untuk membela rakyatnya, tapi sayang kepintaran dan kekuasaan yang mereka punya tidak pernah sedikitpun untuk melakukan atau mendengar keluh kesah warga apartemen. Dengan kehadiran Brimob yang selalu berada di lingkungan apartemen berjumlah 20 personil dengan perlengkapan senjata laras panjang dan sepeda motor trailnya, apakah kami sebagai warga sudah dianggap teroris, karena kalau Brimob turun atau berada disuatu lokasi yang saya lihat di Televisi jika ada penangkapan teroris. Kepada pihak kepolisian dibenarkankah penanganan warga yang kisruh dengan pengelola apartemen prosedurnya demikian menempatkan Korp Brimob dilingkungan apartemen?

Hanya dengan keberanian akan kebenaran warga khususnya ibu-ibu dengan peralatan dapur sedaanya telah menyandera sekitar 3 Jam  4 personil Brimob pada suatu kejadian awal bulan mei ini.

2)Keberpihakan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI (Ika Lestari Adji)  sangat kami rasakan berpihak banget dengan pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, kami sudah puluhan kali berusaha untuk bertemu dan mau menyampaikan permasalahan kekisruhan pengelolaan apartemen ke Kepala Dinas Perumahan DKI ini, tapi Kadis selalu menghindar dan menghindar tidak pernah mau ketemu rakyatnya warga apartemen Graha Cempaka Mas,  yang ada dalam benak saya, kami hanya warga biasa dengan bau busuk, tetapi untuk  ketemu pihak pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, Kadis ini dengan senyum sumringah menerima dikantor atau janjian disuatu tempat dengan tangan terbuka,  dan pertemuan Kadis Perumahan dengan Pengelola Apartemen PT Duta Pertiwi Tbk bukan hanya dikantor saja, tapi bisa bertemu di suatu Mall sambil makan siang.

Dan yang paling terlihat dengan jelas keberpihakan tersebut dikeluarkannya surat Kadis Perumahan dan Gedung DKI nomor; 492/ 1.796.55 tanggal 11 Februari 2015 tentang pemberitahuan yang isinya Iuran Pengelolaan disetor ke Badan Pengelola, inilah biang kekisruhan lanjutan dari buah kebijakan Kadis Perumahan dan Gedung DKI.

Dengan aspek kebijakan tersebut Satuan Pengaman (Satpam) beserta Teknisi dan Preman berbaju satpam serta Teknisidan  Brimob Kwitang bergerombol sekitar 30 orang memadamkan listrik warga bahkan merusak panel beserta kabel-kabelnya mereka copot, seolah kewenangan mereka melebihi kewenangan TNI untuk pengamanan Negara, melebihi kewenangan  Polri dalam menindak warga, serta melebihi kewenangan PPNS dibidang Energi Kelistrikan bisa memutuskan listrik warga seenaknya sampai dalam 1 (satu) hari 3x pemutusan. Sungguh kejadian yang luar  biasa dalam satu kawasan apartemen dimana  preman, satpam gadungan dan teknisi didampingi oleh satuan Brimob untuk menindas warga dengan cara memadamkan listrik, mengintimidasi, menakuti warga yang hanya membela hak-hak dasarnya sebagai pemilik apartemen yang syah dan legal.

3)Kemanakah aparat pemerintah lainnya, seperti RT-RW sekitar apartemen termasuk Lurah Sumur Batu dan Camat Kemayoran, KaPolsek Kemayoran, Kapolrest Jakarta Pusat, Kapolda Metro dan jajaran lainnya. Kenapa Diam?Ini yang jadi pertanyaan warga? Apakah tidak tahu ada kisruh di apartemen Graha Cempaka Mas, padahal sebagian warga telah melaporkan bahkan membuat LP kejadian pengrusakan listrik dilingkungan apartemen tapi tidak pernah ada tindak lanjut oleh pihak kepolisian.

4)Kemanakah wakil rakyat (DPR dan DPRD-DKI), silahkan bapak&ibu yang terhormat untuk berkunjung ke apartemen kami di Graha Cempaka Mas di Tower A.10 untuk tahu apa yang terjadi disini, karena masih terjadi penindasan serta pendzoliman terhadap warganya, bapak&ibu yang terhormat yang duduk dikantor dewan, mungkin kami juga yang memilih serta mencoblosnya, sayang kalau Dewan yang terhormat sampai tidak tahu kondisi warganya yang merasa dijajah oleh pengusaha.

5)Yang paling menarik dari kekisruhan ini adalah pandangan dan pendapat warga bahwa PT Duta Pertiwi Tbk bersikukuh menutupi secara ketat kebusukan selama 18 tahun agar tidak terungkap secara rapat, meminta aparat pemerintah untuk membela mereka mati-matian, ada apakah ini?

Kerjasama aparat pemerintah sangat diperlukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk untuk tetap menguasai Sertifikat Induk (SHGB) kawasan yang bisa dijaminkan di Bank atau dicantumkan dalam perhitungan saham dipasar modal, ini merupakan praktek kejahatan keuangan luar biasa dan sudah menjadi global dengan dijualnya di saham Singapore, Australia, dan Amerika. Artinya PT Duta Pertiwi meminjam dana dari keuangan nasional dan global atas dasar jaminan asset yang sudah terjual menjadi milik warga, dan apabila perusahaan ini bangkrut atau pailit (PT Duta Pertiwi Tbk) maka investor luar negeri akan mengejar asset underlying yang sudah terjual kepada pemilik unit Sarusun Graha Cempaka Mas.

Kita tunggu akhir cerita kisruh warga apartemen ini dengan adanya pembiaran oleh pemerintah bahwa telah terjadinya mafia praktek hukum dan keuangan global yang berada dijantung pemerintahan dan hanya berjarak 10 KM dari Kantor Pemerintahan Kekuasaan Presiden Jokowi-JK.

Prinsipnya kami sebagai warga apartemen hanya ingin difasilitasi oleh pemerintah, jikalau pemerintah ini masih ada dan mendudukan diri sebagaimana pemerintahan yang good governance yang melakukan Pembinaan (pengaturan, pengendalian dan pengawasan)  untuk mempertemukan antara keinginan kami-kami selaku warga dengan pihak pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menanyakan dan minta pertanggungjawaban terhadap 9 (Sembilan ) point tuntutan warga, kiranya warga sangat rasional untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola yang sudah 18 tahun menindas dengan ketidak transparanan serta ketidak adilan.

Tidaklah kami macam-macam menuntut hak dan milik kami sebagai pemilik apartemen yang selama ini dibohongi serta ditindas oleh pengelola apartemen yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk.

Semoga informasi ini dapat menggugah pihak pemerintah maupun pembela hak azasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk pihak yang berkepentingan dalam keuangan global untuk dapat mewaspadainya kejadian kekisruhan ini serta membantu menyuarakan hak warga Apartemen Graha Cempaka Mas yang posisinya berada di jantung kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pasar Saham Bursa Effek Indonesia dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan hukum serta keuangan global untuk dapat mewaspadai bahwa perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk telah terindikasi terjadinya mafia hukum serta kejahatan keuangan global yang siap meledak secara global.

Senjata warga Apartemen Graha Cempaka Mas adalah semangat keberanian untuk kebenaran menuntut hak dasarnya sebagai pemilik untuk apartemen, dibarengai dengan peralatan; Centong Nasi dan Dandang untuk memukul, sempritan untuk membuat suara gaduh serta linggis apabila kami diserang para preman suruhan PT Duta Pertiwi Tbk.

Atau kami warga akan menentukan caranya sendiri untuk mengenyahkan PT Duta Pertiwi Tbk  berdasarkan kapasitas serta hukum ala warga sendiri.

Kami sangat yakin seyakin-yakinnya keburukan akan terbuka dan lenyap sedangkan  keadilan akan hadir, walau perjuangan warga terus berlangsung dengan motto “Warga Bersatu Tak Terkalahkan” serta “Kami Hidup Disini, Juga Kami Akan Mati Disini” heroik yel-yel yang selalu kami kumandangkan saat melakukan demo maupun saat terjadi pemadaman listrik warga oleh gerombolan preman yang didukung aparat Kepolisian.

Hidup warga apartemen…….mari kita merdeka dari penindasan PT Duta Pertiwi Tbk, sekali lagi warga bersatu tak terkalahkan, serta kami hidup disini juga akan mati disini. Wassalam.

Sumber: http://m.kompasiana.com/post/read/719619/3/kisruh-apartemen-graha-cempaka-mas-dimanakah-pemerintah-berada.html