Tag Archives: pengadilan

Demo atau Menggugat di Pengadilan?

Jakarta, 13 September 2015

Yang Terhormat Warga Rusun yang Sedang Berjuang,

Kalau di hitung-hitung KAPPRI telah mendapat pengaduan dari 65 Kawasan Rusun baik pengaduan lisan maupun tertulis. Konsultasi dan diskusi telah cukup intensif dilakukan. Masalah yang diadukan bisa dikatakan seragam, seperti:

  1. Status Tanah dimana Rusun dibangun yang tidak jelas.
  2. Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Laik Fungsi yang tidak jelas.
  3. PPJB yang mengandung banyak Klausul Baku yang melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
  4. AJB atau sertifikat yang tidak kunjung datang sampai puluhan tahun.
  5. Pengelolaan oleh pelaku Pembangunan yang jauh melewati masa transisi.
  6. Pelaku Pembangunan tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi Pembentukan PPPSRS, meski masa transisi satu tahun telah jauh terlewati.
  7. Rekayasa Pembentukan PPPSRS oleh pelaku Pembangunan, dengan cara melawan hukum.
  8. Dihalanginya inisiatif para Pemilik membentuk PPPSRS, alasannya tidak boleh bila tidak difasilitasi oleh pelaku Pembangunan.
  9. IPL, Sinking Fund yang ditentukan sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa berembuk dengan para Pemilik.
  10. Pemaksaan kenaikan IPL oleh pelaku Pembangunan secara sepihak.
  11. Penggunaan intimidasi bahkan teror oleh pelaku pembangunan berupa ancaman, pelaporan pidana, teror fisik, pemutusan aliran listrik atau air yang melawan Hukum terhadap Pemilik/Penghuni.
  12. Tidak adanya detail Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Penghuni.
  13. Usaha-usaha pelecehan Hukum oleh Pengelola, misalnya menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dalam penentuan hak suara, seperti berdasarkan NPP. Padahal menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Satu Nama Pemilik Satu Suara. Juga Rekayasa Hukum dalam penggunaan Surat Kuasa dalam Rapat-rapat dengan para Penghuni.
  14. Peta Pertelaan yang dirahasiakan untuk merahasiakan hak-hak yang seharusnya terbuka/transparan.
  15. Daftar Pembeli Rusun yang dirahasiakan, sehingga antar tetangga dibuat saling tidak tahu, apalagi mengenal.
  16. Adanya mark-up tarif listrik dan air.
  17. Pengenaan PPN atas listrik dan air yang sebenarnya Pemerintah tidak mengenakan PPN.
  18. Adanya penyertifikatan Daerah/Area Bersama menjadi nama pelaku Pembangunan seperti tempat fitness, kantor pengelola.
  19. Adanya tambahan bangunan atas bangunan yang telah selesai dibangun.
  20. Di Rusun yang dipakai perdagangan, ada pembangunan kios baru di daerah Milik Bersama lalu dijual atau disewakan.
  21. dan lain-lain, masih  banyak lagi.

Dari daftar pelanggaran diatas selalu bisa dicari secara tepat Undang-undang mana dan Pasal mana yang telah dilanggar. Tinggal kita pelajari dengan cermat dan teliti saja. Maksudnya apabila kita permasalahkan secara benar dan baik di Pengadilan dapat dikatakan akan dimenangkan oleh para Pemilik ataupun Penghuni.

Kendalanya terlalu banyak dari kita yang buta hukum, kurang percaya Hukum, ketakutan berperkara, akibat issue penyesatan yang memang sengaja dilemparkan. Disinformasi penyesatan meliputi antara lain Pengembang sangat kuat, mustahil dikalahkan, Polisi, Jaksa dan/atau Pengadilan akan memihak yang berduit, kita orang kecil yang pasti akan kalah, dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya katakan disini bahwa kita telah banyak termakan oleh issue penyesatan itu dan kemudian patah semangat.

Padahal Kenyataannya tidaklah demikian, kita ambil contoh:

  • Gugatan warga Cambridge Condominium Medan telah berhasil membubarkan PPPSRS buatan Pelaku Pembangunan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap pengesahan PPPSRS oleh Gubernur DKI telah menang. SKEP Gubernur DKI diharuskan dicabut dan PPPSRS dibekukan.
  • Gugatan Praperadilan warga GCM Jakarta Kepada Polres Jakarta Pusat telah dikabulkan Pengadilan.

Akan disusul dengan gugatan-gugatan lainnya.

Kegiatan perjuangan Warga selama ini banyak hanya saling CURHAT tanpa ARAH, saling berargumen diantara teman yang berakibat perpecahan, protes dan demo yang hasilnya tidak jelas. Malah ada yang karena terlalu emosi-nya berbuat sesuatu di luar hukum, yang berakibat Pelaku Pembangunan dapat melaporkan pidana yang bersangkutan kepada Polisi.

Membentuk PPPSRS yang menjadi hak kita malah kurang diberi prioritas, padahal akan memberi jalan ke-KEMENANGAN.

Kita masih punya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan yang dapat kita harapkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Kita perlu belajar, konsultasi hukum atau memberi kuasa kepada Ahli Hukum agar bisa berperkara dengan baik dan benar.

Yang paling kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan kita untuk beraksi terarah, tidak diluar hukum, konsisten, disiplin dan tahan uji.

Fajar KEMENANGAN kebenaran dan keadilan telah merekah. Hayo kita Sambut! Selamat berjuang, hanya orang berani yang bisa menang.

Salam KAPPRI,

Krismanto Prawirosumarto

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI)

www.kappri.org dan www.apartemen.or.id

Advertisements

Siapa Bilang Agung Podomoro Group Tidak Bisa Kalah di Pengadilan? Dua Perkaranya (199 dan 267) Membuat Agung Podomoro yang Dibantu Gubernur DKI Kalah Telak

Kepada yang Terhormat:
SELURUH WARGA PEMILIK DAN PENGHUNI APARTEMEN HUNIAN DAN NON HUNIAN
SE INDONESIA.
di Tempat

Perihal : Siapa Bilang Agung Podomoro Group tidak bisa kalah di Pengadilan ??? 2 (dua) Perkaranya, Antara Lain 199 dan 267 Membuat Agung Podomoro yang dibantu Ahok (Gubernur DKI) Kalah Telak
Dengan hormat,

Surat terbuka ini melalui organisasi KAPPRI .
Saya Yudi Relawanto, SH.MBA., Ketua SEKBER (sekretarian Bersama) Pedagang, Pemilik Kios/Conter Lot dan Penghuni Pemilik Apartemen The Jakarta Residences Thamrin City masa bakti 2014-2017 yang secara kebetulan saya sebagai Pengacara/Advokat, melaksanakan pergerakan menggugat Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta, dan PPPSRS Thamrin City (Buatan PT. Jakarta Realty / Group Agung Podomoro) belum lama ini di PTUN Jakarta dan PIHAK PENGGUGAT MENANG TELAK.
Apabila kawan-kawan yang tertindas oleh Pengelola Apartemen maupun Pasar (Hunian maupun Non Hunian) kami siap membantu anda semua, nomor telepon saya 081375757070 sebelumnya harap menghubungi melalui SMS dahulu.

Terlampir kami sampaikan Putusan PTUN agar anda dapat membaca secara utuh dari Putusan tersebut.

Terima Kasih
PTUN Jakarta - 2 Juli 2015 - Salinan Putusan

Wawancara Warga Rusun dengan Pengacara Praperadilan pada Sidang Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Wawancara Warga Rusun dengan Pengacara Praperadilan pada Sidang Pertama gugatan warga yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Agustus 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sumber: Citizen Journalism

Warga Rumah Susun Menggugat Polisi di Pengadilan

Warga Rumah Susun Menggugat Polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pertama dilaksanakan pada hari Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 10:00 pagi.

Sumber: Citizen Journalism (http://www.citizenjurnalism.com)

Pengadilan Warga Rusun Polisi a

Pengadilan Warga Rusun Polisi b

Pengadilan Warga Rusun Polisi c

Pengadilan Warga Rusun Polisi d

Ucapan Selamat KAPPRI Atas Menang Perkara P3SRS Murni Warga GCM Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Ucapan Selamat dari KAPPRI atas menangnya perkara P3SRS Murni Warga Rumah Susun/Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara seperti yang telah diberitahukan secara resmi (tertanggal 14 Januari 2015) dalam Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 510/PDT/G/2013/PN.JKT.PST dibawah ini:

Relaas Pengadilan -  GCM - P3SRS Warga Murni Menang

  • Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima
  • Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima
  • Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 17.716.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Waspadai Metode Baru Penzoliman dan Mematahkan P3SRS Versi Warga

Metode baru  penzoliman dan mematahkan P3SRS versi Warga di Kenari Mas:

Sekelompok orang yang masih asing masuk ke Kenari Mas dan mengaku sebagai pedagang Kenari Mas yang kemudiann mengajukan gugatan terhadap P3SRS Warga sebagai berikut:

1. Bahwa P3SRS Warga melarang menempelkan banner/spanduk, sehingga digugat ganti rugi 1 miliar Rupiah. Padahal yang melarang adalah Badan Pengelola dimana P3SRS Warga belum mempunyai kuasa dan belum terjadi serah terima.

2. Menggugat P3SRS Warga dibubarkan karena melaksanakan UU 20 mengenai “1 Name 1 Vote” yang merugikan pengembang. Seharusnya lakukan PTUN Gubernur atas pengesahan dan Uji Materi MK. Yang luar biasa anehnya adalah Warga melaksanakan amanat Undang-undang tetapi masih bisa-bisanya digugat ??? Disperum dan Gubernur tidak digugat ataupun turut tergugat, pihak tergugat kurang lengkap. Sidang pertama sudah harus ditutup.

3. P3RS Kenari Mas berlokasi di Jakarta Pusat, tapi gugatan dilakukan di Jakarta Barat ???
Jadi tanda tanya ini, menggugat di pengadilan untuk cari apa? Untuk membuat agar warga susah dengan mencari pengacara, menghabiskan waktu dan memecah konsentrasi pengurus , keyakinan  anggota jadi terganggu??? Kemudian untuk kepentingan siapa ini???
Mari kita bantu kawal dan patahkan metode hitam penzoliman model baru ini.

plazaKenariMas