Tag Archives: pengelola

Lawan Telah Tergetar (Kenyataan dari Kursus Pengelolaan Rusun)

apartemen

Jakarta, 28 Januari 2016

Saya sempat mencari keterangan di sebuah Kursus Pengelolaan Rusun, secara menyamar, ingin mengumpulkan data ataupun keterangan yang berkenaan dengan kursus pengelolaan Rusun.

Singkatnya saya  temukan keterangan sebagai berikut:

  1. Para pengajar sebagian besar datang dari perusahaan pengelola yang ada saat ini.
  2. Yang menjelaskan tentang Undang-Undang (“UU”) tampak netral, menjelaskan UU yang berkenaan dengan Rusun secara netral, tidak berpihak ke Developer, tetapi juga tidak berpihak ke para Pembeli Rusun.
  3. Karena pengajar berasal dari perusahaan pengelola, mereka masih menyerap ilmu para senior-nya. Sebagai contohnya mereka bercerita bahwa sering di-demo para Pemilik, dan belum menemukan solusi untuk ‘menjinakkan’ para Pejuang. Bahkan menyatakan adanya ketakutan, karena makin banyak yang demo. Karena umumnya mereka orang gajian, mulai kuatir kalau tidak dapat meredam demo, mereka pasti akan digantikan orang lain, berarti akan kehilangan pekerjaan.
  4. Dalam Pembukaan kuliah mereka mengatakan mengutamakan klien , dalam hal ini para Penghuni Rusun, tetapi dalam pelajaran selanjutnya ber-tolak Belakang. Misalnya mereka tetap berkukuh dengan tidak dibuka-nya laporan keuangan. Singkatnya mereka hanya mengikuti cara pengelolaan saat ini yang banyak di demo para Penghuni/pemilik, tetapi tidak tahu jalan keluar yang mesti di tempuh. Padahal masalahnya hanyalah karena HUKUM tidak dijalankan. Mereka tahu bahwa demo akan berhenti bila PPPSRS diserahkan kepada para pemilik. Tetapi masalahnya boss tidak pernah mau setuju. Jadi mereka juga stress.
  5. Ada yang mengajarkan cara meningkatkan penghasilan parkir dengan memperkecil lot parkir. Ini di protes para peserta kursus karena beresiko mobil baret-baret, akan menimbulkan protes. Pengajar tidak bisa menjawab.
  6. Kursus ini berlangsung 5 Hari dengan biaya Rp 6000.000,- perorang termasuk makan.
  7. Pada akhir kursus, peserta kursus yang diberi kesempatan bicara menyampaikan sebagai berikut:

    a. Bahwa ilmu yang diberikan banyak yang tidak dapat diterapkan, Karena diakui ada banyak demo. Dalam Prinsipnya management itu adalah ” common sense”, artinya kalau aturan kebijakan yang diterapkan, adalah masuk akal apabila sebagian besar pemilik tidak akan demo, karena mereka puas. Kalau masih ada demo berarti masih harus ada yang perlu dibereskan. Pengelolaan perusahaan apapun kalau Prinsipnya benar, kesulitan hanya muncul didepan, selama karyawan belum paham betul, dan masih keliru. Begitu aturan telah lengkap, perusahaan akan berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Hasilnya akan memuaskan, dan pimpinan bisa memikirkan yang lain. Pekerjaan Cukup diserahkan ke eselon dibawahnya.
    b.  Kami datang ke sini dengan membayar mahal karena ingin mendapatkan pelajaran cara mengatur yang benar,  agar tidak sampai ada demo, karena yang diatur puas.
    c. Kami semestinya mendapatkan pelajaran yang sesuai common sense.

    Kesimpulan saya dari cerita diatas:
    1. Perjuangan para pemilik telah membingungkan para karyawan pengelola, karena banyaknya demo tidak puas. Mereka mulai takut kehilangan Pekerjaan. Saya yakin mereka akan mulai menekan atasan pemilik Konglomerat untuk mulai mendengar aspirasi para pemilik. Pemodal Besar tidak mungkin bekerja sendiri, dan makin sulit mencari karyawan. Orang akan terdorong memilih Pekerjaan lain.
    2. Ini tentu akan berdampak terhadap pemasarannya Rusun. Orang akan berpikir panjang sebelum membeli Rusun, karena banyak masalah.
    3. Kita telah menyebarkan API PERJUANGAN cukup meluas, dan menggetarkan lawan kita. Kebingungan dimulai dari karyawan yang langsung berhadapan dengan kita. “NGAPAIN makan gaji kecil TAPI repot terus?”
    4. Perjuangan haruslah didorong terus agar makin luas, makin intensif, makin massive.
    5. Fajar KEMENANGAN telah merekah di ufuk Timur.
    6. Maju terus pantang mundur, Sebab perjuangan kita untuk merebut hak-hak kita. Bila kita gagal akan terpaksa diwariskan ke anak-anak kita.
    Mau pilih yang mana? Berjuang sampai berhasil? Mewariskan penderitaan ke anak kita?

    Kalau kita merasa lelah , bisa berhenti sejenak untuk menyiapkan gerakan berikutnya yang lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah atau putus asa.

    Salam KAPPRI.

    Krismanto
    http://www.kappri.org

Advertisements

Gugatan Manajemen Apartemen Belleza Ditolak Hakim (Gatra.com)

logo gatra

Kamis, 30 Juli 2015 19:50

Jakarta,GATRAnews– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan manajemen Apartemen Belleza Permata Hijau terhadap salah seorang penghuni berinisial YR pada Kamis, (30/7).

Hakim Ketua H. Ahmad Yunus memimpin sidang dengan hakim anggota Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi tersebut menyatakan gugatan yang diajukan manajemen apartemen terkait tunggakan pembayaran sebesar Rp 132  juta tidak cukup bukti. Dalam sidang tersebut hadir penggugat Edwin Gobel dan kuasa hukum YR, Ristan Simbolon.

“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Yunus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Pengacara YR, Ristan Simbolon menyambut baik putusan majelis hakim tersebut. Sebab, tegas dia, gugatan yang diajukan penggugat Edwin Gobel tidak mendasar dan tak memiliki cukup bukti.

“Penggugat tidak bisa menunjukkan alat bukti di dalam persidangan, kenapa gugatan kepada Bu YR tunggakannya Rp 132 juta. Itu tidak bisa disampaikan di dalam persidangan,” kata Ristan.

Salah satu saksi yang enggan menyebut namanya menyatakan, melihat langsung bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh tergugat YR. Ketika itu YR melaporkan persoalan anak-anak tergugat lantaran tidak terurus akibat tidak dapat mendiami unit apartemen yang dimiliki tergugat.

“Jadi bukti yang diperlihatkan, saksi melihat tidak ada pembayaran yang bolong, bahkan menurut penjelasan pihak penggugat memang ada kwitansi yang hilang yang tidak tercatat tapi tergugat ada fotonya,” ujar Ristan.

Pihak penggugat Edwin Gobel irit mengomentari tanggapan usai persidangan. Sebab, kata Gobel majelis hakim dalam membacakan putusan sidang suaranya pelan sekali.

Sebelumnya Pengacara YR, Didit Widjoyanto menilai gugatan pengelola Apartemen Belleza terhadap kliennya sangat aneh dan tidak masuk akal. Harusnya tanpa saksi dan bukti lain pun gugatan ini dapat dinyatakan batal demi hukum.

“Karena angka gugatan Rp 132 juta dari manajemen itu tidak masuk akal. Tadinya Rp 28 juta kemudian akan didiskon 50 persen, tapi kenapa bisa jadi Rp 132 juta. Itu yang tidak bisa diklarifikasi oleh manajemen,” kata Didit.

Ia mengaku keberatan dengan gugatan dari manajemen Belleza, karena mereka tidak menangkal atau menangkis jawaban tergugat (YR) dengan replik. Menurut Didit, pihaknya menanggapi gugatan Belleza dengan menanyakan soal angka gugatan Rp 132 juta kepada YR.

“Jawaban kita atas gugatan Belleza ya mempertanyakan 3 x 10 persen x Rp 40 juta bagaimana bisa jadi Rp 132 juta. Berarti ada indikasi pemerasan, mintanya tidak karuan tanpa dasar, itu pemerasan. Kalau menggugat sesuai fakta,” jelas Didit.

Didit menambahkan kliennya juga telah melaporkan manajemen Apartemen Belleza ke Bareskrim Mabes Polri dengan perkara dugaan pemerasan dan penelantaran anaknya sehingga mengalami sakit dan pendidikannya terganggu.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan polisi No: TBL/358/V/2015/Bareskrim tertanggal 5 Mei 2015, dengan tuduhan Pasal 368 KUHP serta Pasal 77 dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak.

Sumber: http://www.gatra.com/hukum-1/158393-gugatan-manajemen-apartemen-belleza-ditolak-hakim.html

Kisruh Penghuni VS Pengelola Belleza, Hakim Tolak Gugatan Pengelola (Warta Kota)

Kamis, 30 Juli 2015 23:57

WARTA KOTA, PASAR MINGGU – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan manajemen Apartemen Belleza Permata Hijau, Jakarta Selatan terhadap penghuni berinisial YR pada sidang putusan, Kamis (30/7/2015). Sidang dipimpin Hakim Ketua Ahmad Yunus, hakim anggota Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi.

“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Yunus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak penggugat yang hadir yakni Edwin Gobel selaku manajemen Apartemen Belleza dan tergugat diwakili kuasa hukum YR, Ristan Simbolon.

Hakim menilai gugatan manajemen Bellezza tidak diterima karena YR membantah adanya tunggakan pembayaran unitapartemen sebagaimana gugatan penggugat.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi Titik Haryati Komisioner KPAI mengaku melihat langsung bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh tergugat YR ketika melaporkan persoalan anak-anak tergugat lantaran tidak terurus akibat tidak dapat mendiami unit apartemen yang dimiliki tergugat.

Hakim menilai dalam bukti yang diperlihatkan saksi, tidak ada pembayaran yang bolong atau menunggak. Bahkan menurut penjelasan pihak penggugat memang ada kwitansi yang hilang yang tidak tercatat tapi tergugat ada fotonya.

Sementara Pengacara YR, Ristan Simbolon menyambut baik putusan majelis hakim tersebut, karena memang gugatan yang diajukan penggugat Edwin Gobel tidak mendasar dan tak memiliki bukti yang cukup.

“Penggugat tidak bisa menunjukkan alat bukti didalam persidangan, kenapa gugatan kepada bu YR tunggakannya Rp 132 juta. Itu tidak bisa disampaikan didalam persidangan,” jelas dia.

Sedangkan, pihak penggugat Edwin Gobel ketika dimintai tanggapannya tidak mau berkomentar.

Pengacara YR lainnya, Didit Widjoyanto menilai gugatan pengelola Apartemen Belleza terhadap kliennya sangat aneh dan tidak masuk akal. Harusnya tanpa saksi dan bukti lain pun gugatan ini dapat dinyatakan batal demi hukum.

“Karena angka gugatan Rp 132 juta dari manajemen itu tidak masuk akal. Tadinya Rp 28 juta kemudian akan didiskon 50 persen, tapi kenapa bisa jadi Rp 132 juta. Itu yang tidak bisa diklarifikasi oleh manajemen,” katanya.

Ia mengaku keberatan dengan gugatan dari manajemen Belleza, karena mereka tidak menangkal atau menangkis jawaban tergugat (YR) dengan replik. Menurut dia, pihaknya menanggapi gugatan Belleza dengan menanyakan soal angka gugatan Rp 132 juta kepada YR.

“Jawaban kita atas gugatan Belleza ya mempertanyakan 3 x 10 persen x Rp 40 juta bagaimana bisa jadi Rp 132 juta. Berarti ada indikasi pemerasan, mintanya tidak karu-karuan tanpa dasar, itu pemerasan. Kalau menggugat sesuai fakta,” jelas dia.

Didit menambahkan kliennya juga telah melaporkan Apartemen Belleza ke Bareskrim Mabes Polri dengan perkara dugaan pemerasan dan penelantaran anaknya sehingga mengalami sakit dan pendidikannya terganggu.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan polisi No: TBL/358/V/2015/Bareskrim tertanggal 5 Mei 2015, dengan tuduhan Pasal 368 KUHP serta Pasal 77 dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak.

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/30/kisruh-penghuni-vs-pengelola-belleza-hakim-tolak-gugatan-pengelola

PN Jaksel Tolak Gugatan Apartemen Belleza (Inilah.com)

Kamis, 30 Juli 2015 | 22:15 WIB

Oleh: Ahmad Farhan Faris

PN Jaksel Tolak Gugatan Apartemen Belleza

INILAHCOM, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan manajemen Apartemen Belleza Permata Hijau terhadap penghuni inisial YR, Kamis (30/7/2015).

Dalam penolakannya Ketua Majelis Hakim H Ahmad Yunus mengatakan, gugatan yang diajukan manajemen apartemen terkait tunggakan pembayaran sebesar Rp 132 juta tidak cukup bukti.

“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” kata Hakim Yunus saat membacakan amar penolakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penolakan itu juga diperkuat dengan adanya bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh tergugat YR. Bukti yang diperlihatkan oleh saksi tidak ada pembayaran yang bolong.

“Bahkan menurut penjelasan pihak penggugat memang ada kwitansi yang hilang yang tidak tercatat tapi tergugat ada fotonya,” ujarnya.

Sementara Pengacara YR, Ristan Simbolon menyambut baik putusan majelis hakim tersebut, karena memang gugatan yang diajukan penggugat Edwin Gobel tidak mendasar dan tak memiliki bukti yang cukup.

“Penggugat tidak bisa menunjukkan alat bukti didalam persidangan, kenapa gugatan kepada bu YR tunggakannya Rp 132 juta. Itu tidak bisa disampaikan didalam persidangan,” jelas dia.

Sedangkan, pihak penggugat Edwin Gobel ketika dimintai tanggapannya tidak mau berkomentar. Sebab, majelis hakim membacakan putusan sidang suaranya pelan sekali.

Sebelumnya Pengacara YR, Didit Widjoyanto menilai gugatan pengelola Apartemen Belleza terhadap kliennya sangat aneh dan tidak masuk akal. Harusnya tanpa saksi dan bukti lain pun gugatan ini dapat dinyatakan batal demi hukum.

“Karena angka gugatan Rp 132 juta dari manajemen itu tidak masuk akal. Tadinya Rp 28 juta kemudian akan didiskon 50 persen, tapi kenapa bisa jadi Rp 132 juta. Itu yang tidak bisa diklarifikasi oleh manajemen,” katanya.

Di samping itu, Didit menambahkan kliennya juga telah melaporkan Apartemen Belleza ke Bareskrim Mabes Polri dengan perkara dugaan pemerasan dan penelantaran anaknya sehingga mengalami sakit dan pendidikannya terganggu.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan polisi No: TBL/358/V/2015/Bareskrim tertanggal 5 Mei 2015, dengan tuduhan Pasal 368 KUHP serta Pasal 77 dan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak.

Sumber: http://m.inilah.com/news/detail/2225929/pn-jaksel-tolak-gugatan-apartemen-belleza

P3SRS atau Badan Pengelola Tidak Berwenang Memutuskan Listrik dan Menaikkan Tarif Listrik di Apartemen

P3SRS Pengelola Tidak Berhak Mematikan Listrik

Undang-undang Ketenaga Listrikan

Warga Graha Cempaka Mas Ber-Jihad Fisabillillah untuk Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Warga Graha Cempaka Mas sedang ber-Jihad Fisabillillah secara fisik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam merebut kemerdekaan dari pen-dzaliman, teror, vandalisme, pemerasan dan perampokan yang dibackup oleh kekuasaan.

Listrik Diputus Pengelola, Penghuni Apartemen Cempaka Mas Ngamuk

Tidak terima listrik rumah hunian diputus pihak kelola, puluhan warga apartemen Graha Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin malam 1 Juni 2015 menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola.

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 1  Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 3

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 10Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 4  Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 7

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 15

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 16

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 9

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 13 Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 14

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 2Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 5

Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 8   Warga GCM Protes Ke Pengelola Karena Listrik di Matikan 11

Video: Listrik Diputus, Penghuni Apartemen Ngamuk (viva.co.id)

Metro

Mereka menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola

Selasa, 2 Juni 2015 | 10:27 WIB
Oleh : Daurina Lestari

Video: Listrik Diputus, Penghuni Apartemen Ngamuk

Listrik diputus, penghuni apartemen cempaka mas ngamuk (kabar pagi-tvOne)
VIVA.co.id – Penghuni apartemen Graha Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola, Senin malam, 1 Juni 2015. Hal itu dilakukan karena mereka tak terima listrik diputus secara sepihak oleh pengelola.

Warga yang emosi mengusir semua petugas dan satpam menggunakan alat pemadam kebakaran. Kericuhan semakin parah saat kuasa hukum pengelola yang disandera warga dievakuasi oleh petugas kepolisian. Akibat aksi tersebut, kantor pengelola apartemen rusak pada bagian pintu kaca.

Pihak pengelola apartemen Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, mengatakan, pemutusan listrik terpaksa dilakukan karena sejumlah warga tidak membayar tagihan listrik selama dua tahun. (Warga telah membayar listrik kepada P3SRS yang sah)  Lihat videonya di sini.

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/633020/video–listrik-diputus–penghuni-apartemen-ngamuk

Warga Tuntut Peninjauan UU 20/2011 dan Hapus Peran Pengembang: Prostitusi Rusun, Narkoba, dan Ancaman Bom Waktu Krisis Sosial terhadap 13 Ribu Warga Kalibata City Akibat Langsung Hambatan Pembentukan RT/RW Dan Rekayasa Pembentukan Perhimpunan Penghuni oleh Pengembang

Siaran Pers – Untuk Diterbitkan Segera
WARGA TUNTUT PENINJAUAN UU 20/2011 DAN HAPUS PERAN PENGEMBANG:

PROSTITUSI RUSUN, NARKOBA, DAN ANCAMAN BOM WAKTU KRISIS SOSIAL
TERHADAP 13RIBU WARGA KALIBATA CITY
AKIBAT LANGSUNG HAMBATAN PEMBENTUKAN RT/RW DAN REKAYASA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI OLEH PENGEMBANG


Jakarta, 1 Mei 2015 – Jaringan bisnis prostitusi yang menggurita hingga ke seluruh tower di Kalibata City termasuk narkoba adalah fenomena gunung es dan bom waktu krisis sosial lainnya yang ada di rumah susun (rusun). Proyek 1000 menara yang dicanangkan oleh Pemerintah belum pernah dievaluasi keberhasilannya, dan sayangnya pemerintah nampaknya sudah cukup merasa puas dengan hanya menyediakan bangunan fisik bagi warga sementara aspek non fisik/sosial diabaikan. Pemerintah hanya melihat dari luar ‘wah’nya rusunami yang disulap dan dipoles jadi nampak indah dan modern dari luar, faktanya bobrok di dalam.

Antonius J. Sitorus Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) yang juga lawyer aktif mengatakan “Untuk mengantisipasi krisis sosial, dll, sebenarnya negara sudah menyiapkan perangkat ampuh dalam UU 20/2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”) yang menjamin partisipasi  warga dalam kebijakan pengelolaan rusun, pengawasan, serta evaluasi kinerja pengelolaan secara berimbang melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Namun sayangnya strategi yang cukup baik ini tidak diiringi dengan implementasi dan pengawasan ketat oleh pemerintah”

“Pengembang telah salah kaprah memaknai fungsi ’fasilitasi’ pembentukan P3SRS dalam pasal 75 UU Rumah Susun sebagai ’otoritas’. Pengembang semakin otoriter dalam menentukan terbentuk atau tidaknya suatu P3SRS bahkan membentuk P3SRS versi mereka semaunya karena pemerintah selama ini mendiamkan sepak terjang pengembang” Anton melanjutkan ”Padahal dalam Pasal 74 (1) UU rumah Susun, pemilik sarusunlah yang diwajibkan membentuk P3SRS dan akan terkena sanksi administratif jika tidak membentuknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 107” lalu tambahnya “Untuk kasus Kalibata City, rekayasa pembentukan P3SRS dengan menyingkirkan warga tersebut membuat kami sebagai warga kawatir bahwa harapan pengelolaan kalibata city yang transparan tidak akan pernah terjadi, bahkan ketika warga berulangkali meminta laporan pertanggungjawaban keuangan IPL yang telah diaudit, pengelola tidak pernah dapat memberikan”

“Ditambah lagi fakta bahwa selama ini pengelola terbukti telah gagal dengan maraknya indikasi kejahatan narkoba dan jaringan prostitusi yang membuka usaha di sini. Fatalnya lagi, rekayasa ini dilakukan oleh pengelola yang diduga tidak mempunyai izin pengelolaan kawasan dan pemerintah  diam saja bahkan terkesan membiarkan pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi”

Oleh karenanya, terkait kedua pasal tersebut, KWKC mendukung upaya uji materi pasal 75 dan 107 UU 20/2011 dengan hadir menjadi salah satu saksi fakta dari total empat saksi yang dihadirkan pada sidang 30 April 2015 kemarin di Mahkamah Konstitusi (MK). Riko Adrian, juru bicara KWKC lainnya yang turut menghadiri sidang MK tersebut mengatakan “Dalam sidang dijelaskan bahwa berdasar kronologis perjuangan warga dalam membentuk P3SRS dari 2011-2015, pengembang cenderung tidak menjalankan fungsi fasilitasinya sementara para pemilik secara mandiri telah mampu melakukan sosialisasi dan pendataan, penggalian dana, dan persiapan pelaksanaan kegiatan musyawarah, jadi peran pelaku pembangunan sudah tidak ada gunanya lagi” Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh seluruh saksi yang hadir membeberkan keterangan dalam sidang tersebut. Riko menegaskan “Kemudian menjadi relevan dan masuk akal jika kedua pasal tersebut ditinjau kembali untuk dihapus karena fakta sesuai keterangan saksi, Pelaku Pembangunanlah yang justru menjadi penghambat terbentuknya P3SRS oleh pemilik sarusun”.

Kemandirian warga tersebut salahsatunya mendorong penolakan pendataan oleh pengelola yang rentan penyalahgunaan untuk aksi dukung mendukung pembentukan P3SRS. Warga berharap pihak kecamatan dan kelurahan dapat turun tangan untuk mengambil peran pendataan dan pemenuhan kebutuhan sosial dan kependudukan lainnya bahu membahu bersama warga.

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara Komunitas Warga Kalibata City : Antonius J. Sitorus 081319234576, Umi Hanik 0817847653, Riko Adrian 08170013653 (Pengganti Wewen Zi).

Komunitas Warga Kalibata City (KWKC): Wadah perjuangan warga untuk pembangunan serta tatakelola yang memanusiakan dan mengedepankan hak-hak warga

Email : kotakalibata@gmail.com ; data.kotakalibata@gmail.com
Twitter : @KotaKalibata
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/KotaKalibata
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/kalibata.city/
Milis Yahoo! Groups:  kotakalibata-subscribe@yahoogroups.com
Call center: 085697721040, 0817847653; 08558876000, 081319234576, 081908249249, 081574138462

No. rekening 7253007700 BTN Syariah a.n. Komunitas Kalibata City Kode Bank 200

Warga Kalibata City Bergerak: “Geruduk” dan Kawal Tuntutan

Warga Kalibata City (info apartement dapat dilihat disini: http://www.kalibatacity.com) bergerak untuk menolak segala jenis penindasan di rumah sendiri. Hanya ada satu kata, yaitu “LAWAN”. Aksi “GERUDUK” dan Kawal Tuntutan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2015 Pukul 19:00 di Balai Warga Gaharu Lantai 1 untuk mengawal dan mewujudkan tuntutan-tuntutan sebagaimana tertulis dalam poster sebagai berikut:

Warga Kalibata City Bergerak