Tag Archives: rumah susun

Penghuni Apartemen Gading Mediterania Paksa Ketua PPRS Mundur

Selasa, 24 Mei 2016 04:15

Penghuni Apartemen Gading Mediterania Paksa Ketua PPRS Mundur
Wartakotalive.com/Panji Baskhara Ramadhan
Salah seorang pengelola apartemen Gading Mediterania bersama Camat Kelapa Gading, Abdul Chalik, dan Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono.

WARTA KOTA, KELAPAGADING– Ratusan penghuni Apartemen Gading Mediterania meluapkan emosinya terhadap pihak pengelola di Basement I Ruang Balai Warga Apartemen Gading Mediterania, Jalan Boulevard Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (23/5/2016), malam.

Pengelola apartemen dinilai tak punya sikap dan pertanggungjawaban pihak terhadap bobroknya fasilitas apartemen tersebut.

Alhasil, musyawarah yang kerap berujung deadlock ini pun, membuat warga memaksa Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), Paulus, untuk mengundurkan diri malam ini juga bersama keenam pengurus PPRS lainnya.

“Kalian ini harus mundur dong. Ini nggak fair. Warga di sini selama bertahun-tahun sudah gerah sama ketujuh pengurus ini. Tolong pak Camat, Pak Polisi, kami sudah gerah sama mereka ini.”
“Fasilitas apartemen bobrok, sampai lift sering anjlok ini mana ada perbaikan?” teriak salah seorang penghuni di depan Paulus, Camat Kelapa Gading, Abdul Chalik, dan Kelapa Gading’>Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono.

Paulus dengan keenam pengurus PPRS lainnya nampak pucat saat mendapat caci makian yang keluar dari mulut para penghuni apartemen ini.

Abdul Chalik, Argo, dan instansi lainnya juga terus berdiskusi di meja musyawarah yang disediakan warga.

Hingga tengah malam ini, warga masih menunggu pihak pengurus PPRS Apartemen Gading Mediterania Residence untuk mengundurkan diri diatas hitam dan putih.

Penghuni pun mengancam tak pulang sebelum pihak pengurus bersama ketua PPRS menyatakan pengunduran dirinya secara lisan dan tertulis.

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Suprapto

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2016/05/24/penghuni-apartemen-gading-mediterania-paksa-ketua-pprs-mundur

Advertisements

Hari Ini: Aksi Di Gedung KPK RI Terkait Dugaan Kasus Korupsi di Rumah Susun

Logo KAPPRI - small

Undangan Menghadiri Aksi di Gedung KPK RI terkait dugaan kasus korupsi di “Rumah Susun”

Dengan Hormat,

Kami mengundang rekan-rekan Pergerakan untuk menghadiri Aksi di Gedung KPK RI (Gedung Lama) yang dilaksanakan pada:

Hari         :  Jumat

Tanggal  :  8 April 2016

Pukul       :  10.00 (Pagi) s.d selesai.

Mari kita bersatu dengan semangat gotong-royong, mendesak KPK RI untuk memeriksa para pengembang atau pengelola Rumah Susun agar mempercepat proses hukum yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta dalam kasus pengesahan P3SRS dan juga pembiaran masalah-masalah di Rumah Susun.

“Bersatu untuk Bangkit, Bangkit untuk NKRI”

Koordinator :
Anil 081510002923
Krismanto 0818971531

Hormat Kami,
Brigjen TNI (purn) Dr. Krismanto P.

Atas nama KAPPRI “Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia”

Peserta dari 3 (tiga) unsur kalangan  masyarakat:
1. Masyarakat Petani Kerawang
2. Masyarakat Nelayan Muara angke
3. Masyarakat Warga Apartemen.

Yang hadir perwakilan dari Rumah Susun (Apartemen, Mall, ITC) dibawah ini:
1. Apt. Maple Park
2. Apt. East Park
3. Apt. Green Pramuka
4. Apt. Bellezza
5. Menara Cawang
6. Gading Nias Residence
7. Palace Residences
8. Gading Mediterania Residences
9. Mediterania Palace Residences
10. Menara Latumeten
11. Pancoran River Side
12. Green Pramuka City
13. Kenari Mas
14. MMR Ancol
15. The Lavande Residences
16. Thamrin City
17. Pakubuwono
18. Bintaro Park View
19. Mediterania Gajah Mada
20. Green Park View
21. Mediterania Boulevard
22. Sahid
23. Green Bay
24. Pluit Sea View
25. Mangga Dua Court
26. Mangga Dua Square
27. LTC Glodok
28. Teluk Intan
29. The Mansion at Kemang
30.  Permata Mediterania
31.   Kalibata city
32.  Hayam Wuruk
33.  Gading Icon.
34.  Graha Cempaka Mas
35. Mangga Dua Mall
36. ITC Roxy
37. Gading Resort /MOI
38. PGMTA Tanah Abang
39. Blog B Tanah Abang
40. Apartemen/Rumah Susun lain dan organisasi yang mewakili

Note: Mohon apabila masih terdapat yang bersedia mengikuti aksi ini agar menghubungi koordinator.

Bahan Pengaduan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

logo-kpk

Yang Terhormat para Pejuang Rusun,

Saat ini telah tiba kesempatan kita untuk mengadu dengan mengirimkan SURAT ke KPK. Untuk memberikan bukti kerjasama busuk antara aparat dengan pengembang nakal. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja.

Fakta yang dapat mendukung bukti laporan kepada KPK:
1. Bahwa pengadu adalah pembeli Rusun, KTP,  bukti PPJB, AJB atau Sertifikat. Pembeli telah membayar lunas dengan uang sendiri, atau pinjaman bank.
Hak sebagai pembeli adalah:
a. Hak memiliki barang yang dibeli
b. Hak memanfaatkan barang yang dibeli, bisa dihuni atau disewakan
c. Hak mengelola atas barang yang dibeli
d. Hak hipotik atas barang yang dibeli
e. Hak untuk memindahkan hak atas barang yang dibeli dengan cara hibah, menjual, mewariskan seluruh hak perdata yang dilindungi undang-undang perdata ini tidak dapat dinikmati karena penjual menunda AJB, sertifikat dan balik nama dan mengatakan pembeli bukan pemilik

2. Pembeli adalah warga negara yang mempunyai hak:
a. Hak memilih dan dipilih
b. Hak menyatakan pendapat
c. Hak berkumpul dan berserikat
d. Hak bebas dari kekurangan
e. Hak bebas dari rasa takut/intimidasi/teror
f. Hak bebas mengejar kebahagiaan
g. Hak azasi manusia
Hak-hak itu tidak dapat dijalankan karena dilarang/dihilangkan oleh pelaku Pembangunan/Pengelola yang melawan hak-hak yang tercantum dalam UUD 45.

3. Pembeli adalah KONSUMEN yang dijamin haknya oleh UU Perlindungan konsumen, hak yang tidak diberikan seperti:
a. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Selalu terganggu bila tinggal di Rusun yang dibeli
b.Hak untuk memilih barang/jasa sesuai dengan Nilai
c. Hak informasi yang jelas  dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli
d. Hak didengar pendapat dan keluhan atas barang/jasa yang dibeli
e. Hak mendapat advokasi dan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak diperlakukan dan di layani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
h. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi penggantian bila barang yang dibeli tidak sesuai
i. Hak-hak lain yang diatur UU lain.

4. Undang-Undang 20 Tahun 2011 Pasal 74, 75, 76, 77
a. Tentang kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS yang tidak pernah dijalankan, justru diartikan bahwa kalau pelaku pembangunan tidak mengijinkan, para pembeli dilarang membentuk PPPSRS. Buktinya pelaku pembangunan membentuk PPPSRS sendiri, dengan mendudukkan pegawainya sebagai Pengurus.
b. Pelaku pembangunan merasa berhak membentuk PPPSRS dengan Rekayasa Surat kuasa yang melanggar UU.
c. Bila para pemilik/pembeli menjalankan kewajibannya membentuk PPPSRS, dihalangi, dilarang, dibuatkan kembarannya agar saling berkonflik.
d. Setelah terjadi PPPSRS kembar (double), pejabat Pemerintah tidak memihak pada  pemilik/pembeli tetapi mengaku harus bersikap netral, padahal ingin menguntungkan pelaku pembangunan.
e. Dengan memakai PPPSRS bentukannya sendiri pelaku pembangunan seolah mewakili para Pembeli membentuk Badan Pengelola, untuk mengelola Rusun.
f. Pengelola gadungan kemudian bersikap sewenang-wenang dalam menetapkan tarif sepihak, dan memaksa Pemilik dan Penghuni untuk patuh mengikuti tarif mereka. Bagi Pemilik dan Penghuni yang tidak patuh, aliran listrik dan airnya dimatikan agar terintimidasi, tersiksa dan tunduk. Sesungguhnya hak mematikan listrik hanya dimiliki oleh PLN bila tidak membayar uang langganan. Hak mematikan air ada pada PDAM bila tidak membayar langganan air.

Barang atau Alat Bukti yang bisa kita pakai:
– PPJB,AJB, sertifikat
– Bukti pembayaran IPL, listrik air
– Bukti tagihan
– Bukti surat edaran kenaikan tarif dan ancaman pemutusan listrik dan air
– Bukti Tarif listrik dan air yang di-mark up diatas ketentuan
– Bukti himbauan untuk tidak mengikuti Rapat Paguyuban
– Bukti surat-surat Pembentukan PPPSRS
– Bukti surat permintaan kerjasama pengembang dengan PPPSRS warga yang diabaikan
– Bukti bahwa pengembang membentuk PPPSRS secara melawan Hukum
– Surat permohonan pengesahan PPPSRS ke DKI yang berulang-ulang dan tidak dijawab
– Bukti Rapat Mediasi oleh Dinas Perumahan yang tak pernah ada hasil. Seharusnya yang dilakukan bukan mediasi tetapi eksekusi untuk menjalankan hak para Pembeli yang dilindungi UU
– Khusus Kenari Mas bukti bahwa serah terima tidak bisa dilakukan dan dibiarkan saja tanpa ada keberpihakan Pemda kepada para Pembeli/Pemilik
– Bukti laporan polisi dari kita yang tidak ditanggapi
– Bukti laporan polisi oleh pengembang yang selalu direspons polisi
– Bukti sidang-sidang di PN, Pra peradilan, Risalah sidang MK tentang Uji Materi UU 20 tahun 2011 oleh REI
– Bukti pembuatan dan pemakaian AD ART yang diplesetkan “Terutama pemilik wajib membentuk PPPSRS” Pasal 74 UU 20 tahun 2011. Silakan untuk bahannya ditambah sendiri sesuai keadaan masing-masing. Selamat mengirimkan SURAT ke KPK.

Salam KAPPRI,

http://www.kappri.org

Kita Perlu Menulis Surat ke KPK, Mengadukan Kasus Kita

logo-kpk

Jakarta, 2 April 2016

Yang Terhormat para Pejuang Rusun,

Saat ini merupakan momentum untuk kita terutama bagi Rumah Susun-Rumah Susun yang terkait dengan APL atau APG untuk mengirimkan surat ke KPK menjelaskan manipulasi yang menyengsarakan kita selama ini yang merupakan akibat dari hubungan busuk para pejabat terkait dengan pengembang besar.

Kalau kita diam saja, kejahatan lebih besar yang selama ini berlangsung akan tertutup berita lain dalam waktu dua minggu.

Tetapi suratnya harus akurat berisi data valid, jangan berisi curahan emosi karena kecewa.

Terbongkarnya kasus suap M. Sanusi dengan boss APL ini oleh KPK dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini baru merupakan puncak gunung es yang nampak. Sebagian besarnya masih dibawah permukaan dan tidak tampak. TUGAS kita ialah membuka yang dibawah permukaan ini.

Kalau bukan sekarang, kapan lagi.

Selamat Berjuang, Maju Terus.

KAPPRI.org

KPK: Presdir Agung Podomoro Harus Kooperatif, Serahkan Diri! (Detik.com)

Jumat 01 Apr 2016, 18:33 WIB

Anggota DPRD Ditangkap KPK

KPK: Presdir Agung Podomoro Harus Kooperatif, Serahkan Diri!

Jakarta – KPK meminta Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja kooperatif dalam proses hukum kasus suap Raperda Reklamasi. Ariesman ikut ditetapkan menjadi tersangka karena menyuap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi.

“Kami sangat mengharapkan AWJ Presdir APL kooperatif, kalau bisa menyerahkan diri,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (1/4/2016) petang.

Ariesman melalui anak buahnya menyetor duit dua kali ke Sanusi yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI sebesar Rp 1,140 miliar. Sanusi ditangkap saat menerima penyerahan duit kedua sebesar Rp 140 juta pada sekitar pukul 19.30 WIB, Kamis (31/3).

Agus menyebut suap ini terkait dengan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Laut dan Pulau Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Raperda ini memang tengah dibahas di DPRD DKI namun belum juga ketok palu pengesahan.

Atas perbuatannya, Ariesman dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(fdn/nrl)

Sumber: http://news.detik.com/berita/3177901/kpk-presdir-agung-podomoro-harus-kooperatif-serahkan-diri

Jumat 01 Apr 2016, 20:06 WIB

Presdir PT Agung Podomoro Land Menyerahkan Diri ke KPK

Jakarta – Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap.

Pantauan detikcom, Jumat (1/4/2016), Ariesman tampak diapit 2 orang penyidik. Dia mengenakan kaos warna hitam dan jaket warna hitam. Dia tiba sekitar pukul 19.55 WIB.

“Menyerahkan diri informasinya,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ariesman tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Dia langsung dikawal masuk untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Ariesman dijadikan tersangka terkait dengan penyuapan dalam pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI serta Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL sebagai tersangka.

Dari tangan Sanusi, tim KPK menyita duit sebesar Rp 1,140 miliar. Dari duit itu, sekitar Rp 140 juta merupakan sisa dari pemberian pertama. Sedangkan, pemberian pertama sendiri dilakukan pada 28 Maret 2016 sebesar Rp 1 miliar.

http://tv.detik.com/20detik/embed/160401038/
(dhn/dra)

Dhani Irawan – detikNews

Sumber: http://news.detik.com/berita/3177974/presdir-pt-agung-podomoro-land-menyerahkan-diri-ke-kpk

Tanya Jawab Hukum Rusun

Pertanyaan.

Saya pemilik sah unit sebuah Apartemen yang terdapat  di Jakarta Pusat. Sampai saat ini keadaan tenang dan damai. PPPSRS yang ada pengurusnya terdiri dari para pemilik. Meskipun ada juga unsur Pengelola sementara yang masih ada. Pada waktu serah terima pengelolaan, PPPSRS tadi melakukan kompromi dengan diberi sejumlah uang tertentu oleh Pengembang dengan syarat tidak boleh mempersoalkan masa lalu. Dan PPPSRS mau menerima, Dan memang Kemudia PPPSRS menjadi pengelola selama beberapa tahun.
Saat ini eks Pengembang ingin membangun supermarket di daerah yang sekarang berupa lapangan tennis yang notabene merupakan daerah/area Bersama. Bisakah saya tidak setuju agar Rencana itu batal?  Beberapa pemilik tertentu juga Menyatakan tidak setuju, dan mereka meminta Surat Kuasa Untuk dapat mewakili para pemilik. Sampai saat ini tanah dimana Apartemen berdiri masih atas Nama Pengembang. Eks pengembang menggalang suara setuju Dari para pemilik. Tetapi ada juga beberapa pemilik yang menyambut gembira atas rencana tersebut.

Terima kasih atas penjelasannya.

Jawaban.

Rujukan.
UU no 20 tahun 2011
Pasal 74
– Ayat 1 Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
– Ayat 2 Pemilik Dan Penghuni yang punya Surat kuasa Dari pemilik menjadi anggota PPPSRS.

Artinya yang dapat memilih atau dipilih dalam Pembentukan dan pemilihan Pengurus atau yang mempunyai hak suara hanyalah Pemilik yang sekaligus Penghuni. Apabila pelaku pembangunan masih memiliki unit yang Tidak Dijual, dia berlaku sebagai pemilik unit seperti yang lain Dengan satu hak suara. Hak itu dapat dikuasakan kepada Pengurus Perusahaan( penjelasan Pasal 77 ayat 2).

Pasal 74 ayat 2 tentang penjelasan. Penghuni non pemilik (punya Surat Kuasa dari pemilik) punya suara terbatas dalam membicarakan besarnya IPL, iuran kebersihan, iuran keamanan, dan Sosial kemasyarakatan.
Pengurus PPPSRS hanya lah terdiri dari Pemilik yang sekaligus Penghuni.
Berarti adanya pengurus PPPSRS dari unsur lain adalah menyalahi UU 20 tahun 2011. Dalam kasus ini Pengurus PPPSRS berkompromi dengan pelaku pembangunan meski menyalahi Hukum.
PPPSRS yang dibentuk secara sah diberikan hak sebagai Badan Hukum ( Pasal 74 ayat 3).
Dalam melakukan pengelolaan PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola( Pasal 75 ayat 3).
Badan pengelola harus berbadan Hukum Dan memiliki Ijin Dari Pemda Dan Tidak memiliki hak suara apapun dalam Rapat para pemilik.

Kewajiban PPPSRS yang sah antara lain.
1. MEMBUAT Rencana kerja pengelolaan, Dan melakukan PENGAWASAN pengelolaan atas Tanah Bersama , benda Bersama, daerah Bersama. PPPSRS wajib Memberikan laporan Tahunan didalam Rapat Umum pemilik.
2. Membuat AD ART Rusun dan menjalankan agar menjamin ketertiban, keamanan, kenyamanan Rusun Dan harus disahkan dalam Rapat Umum. Juga menyelenggarakan Rapat umu Tahunan.
3. Membalik Nama atas Tanah Bersama , benda Bersama Dan daerah Bersama Dari atas nama pelaku pembangunan ( penjual ) menjadi atas Nama PPPSRS yang merupakan perwakilan para pembeli.
4. Membalik Nama langganan air, listrik serta Ijin Ijin seluruh nya menjadi atas Nama PPPSRS.
5. Mengelola benda Bersama, Tanah Bersama, daerah Bersama Dengan cara membentuk Badan pengelola atau menunjuk Badan pengelola lewat proses tender sesuai UU/ PP.
6. Menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan, Dan pemilihan Pengurus baru sebelum habis masa Kepengurusan.

Dalam kasus ini PPPSRS telah lalai Karena Tidak melakukan Balik Nama atas Tanah Bersama, sehingga masih atas Nama pelaku pembangunan atau pengembang. Mungkin juga Tidak Balik Nama atas yang lain-lain.Namun kelalaian Balik Nama ini Tidak dapat meniadakan hak Perdata para pembeli.

Kalau PPPSRS melakukan kewajiban Dengan benar seharusnya yang bisa punya prakarsa membangun supermarket hanyalah PPPSRS setelah dibahas dan yang diputuskan dalam Rapat Umum pemilik.

Dalam Hal ini PPPSRS nya Tidak Sadar Bahwa keberadaannya menyalahi Hukum Dan Tidak sadar hak-haknya sehingga tidak dapat menjalankan hak-hak mewakili para pemilik.

Hak hak yang dimiliki para pemilik.

Karena telah membeli unit Apt, para pemilik mempunyai
1. Hak memiliki Apartemen yang dibeli berikut benda Bersama, daerah Bersama Dan Tanah Bersama, dalam hal ini termasuk lift, kolam renang, Gymnasium, parking lot, koridor, jalan jalan, lapangan tennis yang Akan dijadikan supermarket.Meskipun Tanah masih atas Nama pengembang, tetapi ini hanya Karena belum dibalik Nama, tetapi telah dibeli oleh para pembeli unit Apartemen. Hak milik dinyatakan dalam sertifikat .
2. Hak memanfaatkan atas benda yang dibeli bisa dipakai sendiri atau disewakan.
3. Hak Untuk memindahkan hak atas barang yang telah dimiliki baik dengan cara hibah, mewariskan atau menjual.
Hak hak tadi merupakan hak Perdata yang dilindungi Undang-undang maka siapapun, Presiden sekali pun tidak dapat membatalkan hak keperdataan itu.
4. Sebagai warga negara yang sah sehat jasmani rokhani, para pembeli Apartemen juga memiliki hak menyatakan pendapat, hak suara dalam pemilihan, hak berkumpul dan berserikat, hak menentukan nasib sendiri, hak bebas Dari kekurangan, hak bebas dari ketakutan serta hak untuk mengejar kebahagiaan.

Kesimpulan.
1. Lapangan tennis merupakan Daerah Bersama, Tanah Bersama para Pembeli. Hanya mereka-lah yang berhak berdasar Undang-undang. Prakarsa pembangunan supermarket hanya boleh datang dari para Pemilik secara Bersama. Satu atau Dua orang saja Tidak setuju, pembangunan atau perubahan fungsi lapangan tennis tidak dapat dilakukan, karena Hak Perdata pihak yang Tidak Setuju Tidak bisa diabaikan dengan cara voting.
2. PPPSRS yang sah dapat setuju atau Tidak setuju tergantung keputusan rapat Umum para pemilik.Dalam Hal hak keperdataan suara mayoritas tidak berlaku.
3. Meskipun Tanah Bersama masih atas Nama pelaku pembangunan selaku pemilik lama, dia Tidak lagi punya hak Perdata atas tanah itu Karena telah resmi dijual Kepada para pembeli. Hanya belum dilakukan Balik Nama.
4. Pembangunan supermarket hanya dapat terlaksana bila disetujui bulat oleh seluruh pemilik.
5. Para pemilik yang menyambut baik idea eks pengembang Karena mereka buta Hukum,
6. Prinsipnya hak keperdataan atau kepemilikan, Sebaiknya Tidak dikuasakan, karena efek nya akan berlaku selamanya.

Demikian jawaban, Semoga bisa mencerahkan.Terima kasih dan Salam.

http://www.kappri.org

Saksikan Pembahasan Permasalahan Rumah Susun Bersama KAPPRI dalam Talk Show di TVRI (Selasa, 13 Oktober 2015 Pukul 13:00 WIB)

logotvribaru_jpg1

Saksikanlah, Ketua KAPPRI (Bpk. Krismanto) dalam Talk Show di TVRI yang membahas permasalahan Rumah Susun di Indonesia pada hari Selasa, 13 Oktober 2015 pukul 13:00 hingga 14:00 WIB.