Tag Archives: undang-undang

Dasar Hukum Perjuangan Para Pemilik Satuan Rumah Susun adalah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Jakarta, 8 Mei 2015

Para Pejuang Rusun yang terhormat,

Saya ingin mengulangi, bahwa DASAR HUKUM PERJUANGAN para Pemilik Satuan Rumah Susun (“Sarusun”) adalah Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

* Pasal 59

  • Ayat 1 : Pelaku pembangunan yang membangun Rumah Susun dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.
  • Ayat 2 : Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun Kepada pemilik.

* Pasal 74

  • Ayat 1 : Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Artinya yang wajib membentuk PPPSRS hanyalah para pemilik, berdasarkan hak  suara yang dimiliki. Dalam Rapat Umum Pembentukan PPPSRS para pemilik berhak memberikan suara dalam voting, satu nama satu suara.
  • Ayat 2 : PPPSRS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 beranggotakan Pemilih dan Penghuni yang mendapatkan surat kuasa dari Pemilik.

Penjelasannya:

Kuasa Pemilik kepada Penghuni terbatas pada HAL PENGHUNIAN. Misalnya dalam hal penentuan besarnya iuran untuk keamanan, kebersihan atau sosial kemasyarakatan.

* Pasal  77

  • Penjelasan  Ayat 2 yang dimaksud dengan setiap anggota memberikan satu suara adalah apabila Sarusun telah dihuni, suara Pemilik dapat dikuasakan kepada setiap Penghuni Sarusun. Apabila Sarusun belum dihuni setiap Nama Pemilik hanya mempunyai satu hak suara  walaupun pemilik bersangkutan memiliki  lebih dari satu Sarusun.

Bila pelaku pembangunan masih memiliki  unit Sarusun yang belum terjual maka secara otomatis berlaku sebagai pemilik dengan satu hak suara. Dia juga dapat memberikan hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS dan pemilihan pengurus PPPSRS, apabila yang datang ikut rapat adalah Direktur Perseroan. Bisa juga Perseroan memberikan Surat Kuasa Kepada orang lain, dan ia  akan memiliki satu suara dalam voting.

Dengan hukum yang dijelaskan diatas, para Pemilik telah cukup memiliki senjata Hukum untuk membentuk PPPSRS dan memilih Pengurus PPPSRS diantara para pemilik. Sehingga inilah satu-satunya pembentukan PPPSRS yang sah menurut Hukum.

Direktur Perseroan pelaku pembangunan berhak memilih dengan satu suara dan berhak dipilih sebagai Pengurus PPPSRS apabila  dia menghuni Sarusun itu. Tetapi karyawan lainnya, dia hanya bisa hadir sebagai Pemegang kuasa bila ia juga menghuni, tetapi tidak memiliki hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS maupun pemilihan pengurus PPPSRS. Tetapi apabila TIDAK menghuni sama sekali berarti TIDAK punya hak suara sebagai pemilik ataupun sebagai Pemegang Surat kuasa. Yang punya  hak memilih dan dipilih hanyalah Pemilik yang menghuni.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pelaku pembangunan, walaupun didukung seluruh karyawannya secara Hukum tidak berhak membentuk PPPSRS atau menguasai kursi Pengurus PPPSRS. Bagaimana mungkin, dia kan hanya memiliki satu hak suara dalam voting Pembentukan PPPSRS atau pemilihan Pengurus PPPSRS.

Kenyataannya sampai sekarang pelaku pembangunan membentuk PPPSRS dan menempatkan karyawannya sebagai Pengurus. Jelaslah itu merupakan pelanggaran Hukum yang telah dijelaskan diatas. Juga PPPSRS cacat Hukum  yang telah dibentuk itu  telah berserikat didalam P3RSI (http://www.p3rsi.org) yang dibentuk di Hotel Santika Bogor. Pada tanggal 4 Juli 2014 mereka mendatangi dan bertemu dengan Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, dan meminta Badan Pengelola yang mereka bentuk untuk melawan Hukum, yaitu agar mereka dapat memiliki Surat Ijin Usaha perlistrikan dalam Rumah Susun.

Badan Pengelola merupakan Badan yang dibentuk oleh PPPSRS atau Badan yang ditunjuk oleh PPPSRS untuk mengelola Rusun, dalam arti membersihkan, menjaga keamanan, memelihara alat-alat agar berfungsi, mengatur perparkiran. Badan Hukum Pengelola bukan berdomisili di Rusun itu, karena ia hanya ditunjuk oleh PPPSRS yang berdomisili di Rusun itu.

Bagaimana mungkin mereka mendapat memiliki IJIN USAHA di Rusun itu??? 

Badan pengelola dapat bekerja bila Ada Surat Perintah Kerja Dari PPPSRS.

  • Dalam praktek curangnya Badan Pengelola ini memungut IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), Sinking Fund, biaya listrik, biaya air, biaya parkir tanpa pernah melaporkan keuangan kepada para Pemilik.
  • Mereka juga menyewakan Barang Milik Bersama, Tanah/Area Bersama, Barang Bersama tanpa melapor kepada pemilik. Juga statusnya menjadi kabur, apakah menjadi Pelaku Pembangunan atau Badan pengelola, tetapi yang jelas hak-hak para pemilik diabaikan.
  • PPPSRS palsu buatan pelaku pembangunan kebanyakan tidak  berdomisili di Rusun tersebut, atau memiliki bank account, atau NPWP, atau persyaratan Usaha lainnya sendiri. Kebanyakan memakai bank account milik pelaku pembangunan. Tetapi mereka sangat merasa berkuasa.
  • Bahkan kepada Pemilik yang kritis mempertanyakan haknya, mereka melakukan berbagai terror, seperti melukai mobil, mengempeskan ban mobil, mematikan aliran listrik atau air.
  • Di Kalibata City bahkan membiarkan terjadinya atau jangan-jangan (diindikasikan) mengusahakan adanya bisnis Prostitusi.
  • Juga melakukan intimidasi dan teror kepada para Pemilik yang melakukan Musyawarah atau Rapat dengan Memakai  Satpam garang, bahkan memakai (‘memanfaatkan’) gerombolan berkedok agama tertentu dengan kopiah putih dan baju putih.
  • Di Graha Cempaka Mas melakukan perang “putus sambung listrik” melawan para Pemilik dan Penghuni, tanpa pertimbangan kemanusiaan kepada para bayi atau lanjut USIA. Bahkan empat jurnalis yang hanya ingin meliput Perang listrik, di-gebuki (dipukuli) oleh Satpam pe-‘rekayasa’. Sampai sekarang perkaranya sedang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat.
  • Di Kenari Mas menolak melakukan serah terima pengelolaan kepada PPPSRS yang telah sah terbentuk.
  • Di Lavande niat Pemilik membentuk PPPSRS selalu dihalangi.
  • Di Green Pramuka empat pemilik di tahan polisi Karena dituduh menganiaya.
  • Di Kawasan Rusun lain mencegah terbentuknya PPPSRS oleh pemilik dengan berbagai cara.
  • Di Kawasan lain lagi perekayasa mendahului para pemilik membentuk PPPSRS palsu.
  • Adanya PPPSRS kembar telah biasa, bila para pemilik membentuk PPPSRS. Misalnya terjadi di Marina Ancol.

Saudara para pemilik,

Telah jelas Negara ini adalah Negara HUKUM. Mari berjuang dengan bersenjatakan  HUKUM, agar HUKUM khususnya UNDAN-UNDANG  NO 20 TAHUN 2011 dapat berlaku secara benar di RUMAH SUSUN sehingga hak-hak para Pemilik dapat dinikmati.

Sayangnya oknum Pemerintah banyak yang Tidak Paham Hukum. Sebagian ada yang paham Hukum TAPI menunggangi situasi Kisruh untuk kepentingan Pribadi. Sebagian lagi bahkan membantu perekayasa melawan para pejuang, membantu melakukan berbagai teror.

Mari kita terus berjuang sambil memberi pengertian Hukum kepada yang belum paham, kepada para pemancing di air keruh, kepada para pembantu Rekayasa Hukum, Kepada para pengacara tertentu yang asal dapat klien, tanpa peduli Hukum direkayasa (negatif).

Hanya dengan perjuangan terus dan berpegang kepada Hukum dan Undang-undang maka kita akan menang, hanya orang berani yang bisa menang. Kita berani karena benar. Jangan pakai kekerasan.

Ever onward never retreat. Even the road to success seems very long, uphill, many curves and even the fund seems limited, even tired is coming, we only manage to take rest, but not quit.

DON’T QUIT, DON’T QUIT, ALWAYS MOVE FORWARD TO SUCCES. WHO DARES WIN.

Advertisements

Pembohongan Itu Terus Berlanjut

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Para Pemilik dan Penghuni Rusun yang Terhormat,
 
Telah lama Saudara menderita, karena manipulasi Hukum Rumah Susun yang dilakukan banyak Pengembang, dibantu beberapa Pejabat terkait di Bidang Rumah Susun, baik yang ada di Kementerian maupun yang berada di Dinas Perumahan DKI Jakarta. 
 
Pasal 74 Undang-undang No. 20 Tahun 2011 ayat 1 secara tegas menyatakan Pemilik wajib MEMBUAT Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan  Rumah Susun (PPPSRS). Ayat 2  menyatakan Anggota PPPSRS adalah Pemilik dan Penghuni yang mempunyai Surat kuasa dari Pemilik. Siapakah yang wajib membentuk PPPSRS? Jawabannya adalah Pemilik.
Siapa Anggota PPPSRS? Jawabannya Pemilik dan Penghuni (Non Pemilik). Pasal ini selalu di-manipulasi, sehingga Developer dapat memberikan Surat Kuasa kepada orang-orangnya untuk masuk kedalam Rapat dan meminta untuk mempunyai hak suara.
 
Sebenarnya,
Hak suara dalam Pembentukan PPPSRS dan Pemilihan Pengurus PPPSRS hanya dimiliki oleh pemilik yang menghuni. Baik hak memilih atau hak dipilih. Sedangkan pemilik yang TIDAK menghuni memberi kuasa Kepada orang yang mengontrak Untuk hadir  Rapat. Akan tetapi dikarenakan mereka bukan Pemilik, maka mereka TIDAK WAJIB ikut membentuk PPPSRS. Juga perlu diketahui bahwa kewajiban adalah bukan hak. Jadi Penghuni Non Pemilik juga TIDAK punya hak Untuk ikut membentuk PPPSRS.
 
Karena Penyelewengan Pasal ini selalu didukung oleh oknum Pemerintah, maka pengembang selalu menang dalam membentuk PPPSRS.
 
Kemudian Penyelewengan Hukum ini dicantumkan dalam AD ART, yang disahkan oleh Pemda DKI selaku Pembina. Jadilah lebih “kuat”.
Pemilik Murni yang Tidak setuju diminta diam atas manipulasi itu. Yang memprotes diancam pidana dengan bantuan oknum polisi nakal.
 
Akibat manipulasi Hukum itu, maka:

  1. PPPSRS selalu dikuasai oleh orang-orang Pengembang yang diberi TUGAS sebagai Pengurus.
  2. PPPSRS berwenang membentuk atau menunjuk Pengelola. PPPSRS menunjuk Pengembang atau Anak Perusahaanya  sebagai Pengelola.
  3. Secara Hukum PPPSRS berhak menentukan Tarif Pengelolaan, menarik uang apapun yang diputuskan dalam rapat dalam rangka pengelolaan Rumah Susun. Karena PPPSRS-nya telah dikuasai Pengembang maka pengembang berkuasa atas apa saja.

Inilah sebenarnya Penyakit dalam Rumah Susun.

Tetapi para Pemilik dan/atau Penghuni yang protes banyak yang mempermasalahkan gejala PENYAKIT-nya tetapi tidak bisa FOKUS Kepada penyakitnya. Celakanya lagi mereka sulit untuk BERSATU dalam perjuangan. Terlalu  gampang diadu domba. Ada juga yang disuap agar memusuhi teman sendiri.
Ada juga yang diumpani informasi yang salah tentang kejelekan teman untuk disebarluaskan. Ada juga yang mau ditokohkan tetapi buat melawan teman sendiri.

Banyak yang Tidak mau belajar undang-undang, sehingga mudah dijebak dalam perundingan.
Banyak yang Tidak bisa Mencium bahaya. Mungkin Karena jiwanya murni (bersih), sulit ber-curiga.

Yang saya maksud gejala ialah akibat yang timbul Seperti,

  1. Tarip IPL yang sering naik.
  2. Sinking fund yang TIDAK jelas rimbanya.
  3. Penghuni yang harus membayar parkir di RUMAH SENDIRI.
  4. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan Kepada para Pemilik.
  5. Mark up harga listrik dan air.
  6. Pengenaan PPN atas barang yg seharusnya TIDAK terkena PPN.
  7. Penyewaan atas barang Milik Bersama dan daerah Milik Bersama, dimana uangnya TIDAK dilaporkan. Contoh kantin, Base Transmision Station, dll.

Marilah kita FOKUS kepada PENYAKIT, jangan hanya sibuk dengan Curhat-curhatan “gejala penyakit”-nya saja.

Singkatnya perjuangan harus FOKUS bukan kepada gejala penyakit tetapi FOKUS pada PENYAKITNYA.

Maju terus ” Kalau kita BERSATU tak dapat dikalahkan”
Selamat berjuang. Ever Onward never Retreat.

http://www.kappri.org